JAKARTA, BERNAS.ID – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.12 WIB itu menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menindak tegas bangunan yang beroperasi tanpa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masih berlaku. Massa juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap jajaran pengawas terkait di lingkungan DCKTRP.
Baca Juga : Banyak Pasar Belum Layak, DPRD DKI Sebut Sejumlah Bangunan Tak Penuhi Standar SLF
Dalam aksi tersebut, massa membawa atribut organisasi serta mengenakan topeng bergambar Kepala DCKTRP DKI Jakarta Vera Revina Sari.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa keberadaan bangunan yang tetap beroperasi tanpa SLF tidak bisa dianggap sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut aspek keselamatan publik.
Menurutnya, SLF merupakan instrumen penting untuk memastikan bangunan telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap pengelola bangunan wajib memastikan SLF tetap aktif dan diperbarui sesuai masa berlaku,” kata Joko.
Ia meminta DCKTRP DKI Jakarta memperketat pengawasan serta menjatuhkan sanksi tegas kepada bangunan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari teguran administratif hingga penyegelan sementara.
Baca Juga : SLF Banyak Kedaluwarsa, Riano: Tragedi Terra Drone Harus Jadi Alarm
Selain itu, KAMAKSI juga meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan bangunan gedung.
Menurut Joko, reformasi tata kelola pengawasan bangunan perlu diperkuat agar sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan perlindungan keselamatan warga Jakarta.
Ia juga mengklaim menemukan sejumlah bangunan di Jakarta yang diduga memiliki SLF kedaluwarsa atau perlu diverifikasi ulang, mulai dari kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, kampus, apartemen, hingga gedung pelayanan publik.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan bangunan gedung,” ujarnya.
KAMAKSI mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan audit investigatif dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan yang beroperasi di ibu kota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Menurut Joko, kepatuhan terhadap SLF bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya melindungi keselamatan masyarakat yang menggunakan fasilitas publik maupun gedung komersial di Jakarta.