BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Penerima Vaksin Nusantara Tak Diakui Aplikasi PeduliLindungi

Kamis, 7 Oktober 2021 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Oktober 2021.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Relawan yang menerima suntikan Vaksin Nusantara tidak akan terdata dalam aplikasi PeduliLindungi. Salah satu relawan itu adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. Ia mengaku, di dalam aplikasi PeduliLindungi, namanya masih tercatat belum divaksin.

“Sampai sekarang kami sendiri, saya sebagai relawan vaksin Nusantara belum bisa untuk memakai otoritas di PeduliLindungi untuk dipakai dalam perjalanan walaupun kita lihat yang mengeluarkan ini RS kepresidenan, RSPAD Gatot Soebroto,” katanya, Rabu (6/10/2021).

Ia sudah menanyakan hal itu dalam rapat di Komisi IX DPR, dan menemukan jawaban bahwa aplikasi PeduliLindungi hanya mendata warga yang telah disuntik dengan vaksin yang telah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca serta Sinopharm.

Vaksin Nusantara sendiri belum diuji klinik tahap III, sehingga belum dianggap vaksin COVID-19 oleh BPOM.

“Ke mana-mana tidak bisa terbang karena pakai vaksin Nusantara, saya ikut juga vaksin yang lain biar administrasi saya, urusan terbang-terbang, pergerakan saya masuk di PeduliLindungi. Tapi untuk pengobatan murni, yang saya pakai adalah vaksin Nusantara,” ungkapnya.

Sementara itu anggota Tim Vaksin Nusantara Mayor Jenderal TNI (Purn.) Daniel Tjen mengaku belum bisa berkomentar lebih perihal nasib vaksin Nusantara.

Baca juga: Berikut Cara Cek Nama Calon Penerima Vaksin Covid-19

Saat ini tim peneliti masih fokus untuk merampungkan persiapan uji klinik. Dirinya belum mengetahui Vaksin Nusantara akan dikomersialkan secara luas atau tidak di kemudian hari.

Sebelumnya, Kemenkes, BPOM dan TNI AD telah membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 19 April.

MoU menyatakan proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan.

Karena itu, penelitian yang dilakukan tim Vaksin Nusantara bukan uji klinik demi mendapat izin edar oleh BPOM menjadi vaksin, melainkan hanya layanan kepada masyarakat.

“Terkait apakah nanti ini akan masuk aplikasi PeduliLindungi, saya kira itu kewenangannya ada di Menteri Kesehatan,” kata Daniel. (den)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan