JAKARTA, Bernas.id ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, Asrun sebagai tersangka penerima suap, Kamis (1/3/18). Asrun merupakan calon bupati Sultra. Adriatma disebut meminta uang suap untuk uang pemenangan Asrun yang mencalonkan diri di Pilgub Sultra.
“Permintaan dari Walikota Kendari untuk kepentingan biaya politik dari ASR, cagub di Sultra yang merupakan ayah dari walikota,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Kamis (1/3/18).
Asrun adalah mantan Walikota Kendari dua periode.
Kemudian, ia digantikan oleh Adriatma yang merupakan anaknya sendiri. Tak hanya Adriatma dan Asrun, KPK juga menetapkan seorang pengusaha sebagai pemberia suap.
Mantan Kepala BPKAD Kendari juga ditetapkan sebagai tersangka penerima.
Total nilai suap Rp 2,8 miliar.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi bahwa dinasti politik di Indonesia membuat jalannya demokrasi terganggu. ICW menilai, pemerintahan akan digerakan oleh kelompok elite yang itu-itu saja.
“Suaminya walikota, diganti istrinya atau anak yang lain. Atau kakaknya kepala daerah, adiknya Ketua DPRD, itu membuat pengelolaan pemerintahan itu jadi tertutup, jadi tidak transparan,” terang Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri, Jumat (2/3/18).
“Jadi hanya sedikit yang bisa jadi bupati dan kepala daerah dari kelompok masyarakat bawah,” lanjutnya.
Febri Hendri mengungkapkan dinasti politik rawan akan tindak pidana korupsi sebab mereka menguasi semua instrument pemerintahan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Ia menambahkan wujud dinasti politik masih banyak ditemui.
“Saat ada kontestasi elektoral seperti pilkada dan pemilu, kelompok elite ini juga berusaha untuk memonopoli. Untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral tersebut, mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi dan biaya itu sebagian besar diambil dari hasil korupsi keluarga atau kerabatnya yang jadi pejabat di daerah baik eksekutif maupun legislatif,” terang Febri.