BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

Mendikbud Hampir 100 Persen Rampungkan Tugas Khusus dari Jokowi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku diberi empat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo saat dirinya dilantik sebagai menteri...

Jumat, 21 Juli 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 20 Juli 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

SEMARANG, HarianBernas.com ? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku diberi empat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo saat dirinya dilantik sebagai menteri.

Ia diminta untuk melakukan percepatan distribusi pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi SMA-SMK, peninjauan ujian nasional (UN) dan pendidikan karakter.

“KIP saat ini sudah 85 persen, saat dulu baru masuk itu baru 25 persen,” ungkap Muhadjir di Semarang, Kamis (20/7/17).

Menurutnya, soal revitalisasi SMA dan SMK tuntas ketika ada instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengatur itu. Selanjutnya, pihaknya sudah melakukan peninjauan ujian nasional. Hasilnya akan ditingkatkan ujian nasional berstandar internasional.

Evaluasi ujian nasional saat ini, lanjut Muhadjir, hanya bisa mendeteksi kemampuan di level 3, sehingga UN perlu ditingkatkan di level 4.

“Tanpa mengurangi hormat pelaksanaan UN, UN hanya bisa mendeteksi kemampuan level 3. Tes multipel choice belum sampai tingkat 4. Padahal kemampuan abad 21 sudah tingkat 4,” papar Muhadjir.

Ia pun menekankan bahwa evaluasi siswa melalui UN harus ditingkatkan, salah satunya melalui UN berstandar internasional.”Kalau evaluasi pakai ujian nasional itu nggak tercapai.

Kalau hanya ujian nasional (saat ini) itu masih jauh dari panggang api,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengakui program pengembangan karakter (PPK) akan diwujudkan melalui kebijakan sekolah lima hari. Namun, ia menegaskan sekolah lima hari dengan delapan jam itu bukan full day school.

“Semua diplesetkan jadi full day school. Boleh, (anak) pulang dulu makan, lalu ke madrasah.

Jangan bayangkan anak nggak boleh keluar,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier