Wakil Ketua DPRD DKI Soroti Proyek JSDP: Jangan Jadi Sumber Kemacetan Bertahun-tahun

JAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya pemulihan permukaan jalan dalam proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP). Proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini seharusnya menjadi solusi vital bagi sanitasi kota, namun pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan persoalan baru yang mengancam kenyamanan dan keselamatan warga Jakarta. Wibi menegaskan, ambisi strategis tidak boleh mengorbankan kualitas hidup dan keamanan publik.

Menurut Wibi, keluhan masyarakat semakin banyak terkait masih banyaknya galian proyek JSDP yang dibiarkan terbuka atau tidak segera ditutup secara sempurna. Kondisi ini bukan hanya memicu kemacetan parah di berbagai titik ibu kota, tetapi juga secara langsung membahayakan pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

“JSDP ini proyek besar dan tujuannya baik, yaitu meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan Jakarta. Tapi jangan sampai justru menimbulkan kemacetan berkepanjangan dan risiko kecelakaan karena lubang galian tidak ditangani dengan cepat dan profesional,” kata Wibi, menyoroti ironi di balik sebuah proyek pembangunan yang seharusnya membawa kemajuan.

Baca Juga : Fraksi PAN DPRD DKI Soroti Lonjakan KUA-PPAS APBD 2026 Rp 95,3 Triliun

JSDP: Ambisi Besar yang Terganjal Koordinasi Lapangan

Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) merupakan inisiatif krusial untuk meningkatkan sistem pengelolaan air limbah di Jakarta, sebuah kota megapolitan yang terus berkembang. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi masalah sanitasi, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menandakan prioritas tinggi dari pemerintah pusat dan daerah, serta alokasi anggaran yang tidak sedikit. Namun, di balik visi besar tersebut, pelaksanaan di lapangan justru menyisakan pekerjaan rumah yang serius.

Wibi Andrino secara spesifik menyoroti kondisi di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat, yang disebutnya sebagai contoh nyata dari buruknya penanganan proyek. Ia mengungkapkan bahwa di area tersebut, termasuk jalur busway yang vital bagi mobilitas publik, pekerjaan galian sudah berjalan hampir dua tahun namun belum sepenuhnya dipulihkan. Durasi yang sangat panjang ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam manajemen proyek.

“Di Jembatan Besi, terutama jalur busway, pekerjaannya berlarut-larut. Ini bukan masalah teknis biasa yang bisa dimaklumi, tapi jelas-jelas mencerminkan lemahnya pengendalian dan pengawasan proyek. Saya sudah pernah melaporkan kondisi ini sebelumnya, tapi hingga kini belum ada penyelesaian yang jelas dan konkret,” ujarnya dengan nada prihatin.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menilai bahwa persoalan utama terletak pada buruknya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Terutama, koordinasi antara pelaksana pekerjaan penggalian infrastruktur bawah tanah dengan pihak yang bertanggung jawab untuk menutup dan memulihkan kembali permukaan jalan. Dalam proyek sebesar JSDP, yang melibatkan banyak kontraktor dan sub-kontraktor, koordinasi yang solid adalah kunci keberhasilan. Tanpa itu, setiap pihak cenderung bekerja secara parsial, meninggalkan tanggung jawab penutupan dan perapian jalan kepada pihak lain, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Dampak Berantai Kemacetan dan Risiko Keselamatan Warga

Konsekuensi dari galian yang tak kunjung ditutup dan pemulihan jalan yang lamban ini sangat terasa oleh warga Jakarta. Kemacetan yang berkepanjangan bukan hanya sekadar gangguan, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Waktu tempuh yang lebih lama berarti produktivitas yang menurun, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan tingkat stres yang lebih tinggi bagi komuter. Jalur busway yang terganggu, seperti di Jembatan Besi, juga memperparah kondisi transportasi publik, membuat warga beralih ke moda transportasi pribadi dan memperparah kemacetan.

Selain kemacetan, aspek keselamatan menjadi perhatian serius. Lubang galian yang dibiarkan terbuka, tanpa penanda yang memadai atau penutupan yang sempurna, menjadi jebakan maut bagi pengendara sepeda motor, mobil, bahkan pejalan kaki. Risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, dan cedera serius sangat tinggi. Ini adalah harga yang tidak seharusnya dibayar oleh warga Jakarta untuk sebuah proyek yang tujuannya mulia.

Wibi menegaskan perlunya prinsip akuntabilitas yang jelas: “Yang menggali harus bertanggung jawab menutup dan memulihkan kondisi jalan seperti semula. Jangan berlindung di balik alasan perbedaan kontraktor atau sub-kontraktor, sementara warga Jakarta menanggung macet, risiko kecelakaan, dan ketidaknyamanan setiap hari.” Pernyataan ini mencerminkan desakan kuat agar ada satu entitas yang bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus pekerjaan, dari penggalian hingga pemulihan akhir.

Baca Juga : Manggarai Kembali Tawuran, DPRD DKI Dorong Evaluasi Bansos Keluarga Pelaku

DPRD DKI Desak Akuntabilitas dan Pengawasan Lebih Ketat

Status JSDP sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seharusnya menjadi jaminan kualitas dan efisiensi, bukan tameng untuk menghindari evaluasi dan kritik. Justru karena ini adalah proyek vital dengan investasi besar, pengawasan dan akuntabilitasnya harus lebih ketat. Wibi Andrino menekankan bahwa citra baik sebuah proyek strategis bisa rusak di mata publik jika pelaksanaan di lapangan terkesan semrawut dan tidak profesional.

“Justru karena ini proyek strategis nasional, pengawasannya harus lebih ketat, lebih berlapis. Jangan sampai proyek yang tujuannya sangat baik dan penting ini, justru rusak citranya di mata masyarakat karena pelaksanaan di lapangan yang semrawut, lamban, dan tidak memperhatikan dampak bagi warga,” tegas Wibi, menyuarakan aspirasi banyak pihak yang menginginkan pembangunan yang berimbang.

Sebagai langkah konkret, DPRD DKI Jakarta akan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait, seperti Dinas Bina Marga atau Dinas Sumber Daya Air, mengenai titik-titik galian JSDP yang belum dipulihkan. Penjelasan ini harus mencakup kondisi terkini di Jembatan Besi dan lokasi-lokasi lain yang dikeluhkan, serta menuntut kejelasan jadwal penyelesaian yang pasti dan terukur. DPRD akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan adanya perbaikan signifikan dalam waktu dekat.

“Jakarta harus tertata. Bukan digali lalu dibiarkan begitu saja. Warga Jakarta berhak atas jalan yang aman, nyaman, dan lancar untuk aktivitas sehari-hari mereka. Kami akan terus mengawal agar proyek ini tidak hanya selesai, tetapi juga terlaksana dengan standar kualitas yang tinggi dan minim dampak negatif bagi masyarakat,” pungkas Wibi Andrino, menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek JSDP berjalan sesuai harapan dan tidak menjadi sumber masalah berkepanjangan. (DID)