BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Edisi Hyperlocal: SURABAYA
TEKNOLOGI

Kemkomdigi Tekankan Kedaulatan AI Indonesia Peringkat 46 dari 195

Pemerintah menegaskan Indonesia tak boleh sekadar jadi pasar teknologi asing di tengah gelombang AI global. Di balik ambisi kedaulatan AI, peringkat kesiap

Rabu, 21 Oktober 2026 16:31 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pemerintah menegaskan Indonesia tak boleh sekadar jadi pasar teknologi asing di tengah gelombang AI global."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita teknologi terbaru →

Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 195 negara dalam Government AI Readiness Index 2025 versi Oxford Insights.

Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan penguatan ekosistem AI yang berdaulat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi asing.

Peringkat itu menjadi dasar peringatan soal daya saing ekonomi dan kemampuan menentukan masa depan sendiri.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menyampaikan pandangan tersebut dalam Peruri Digital Summit 2026 di Jakarta.

"Indonesia tidak dapat hanya menjadi pasar bagi kemajuan itu. Kita harus memiliki kapasitas untuk menentukan arah, memanfaatkan peluang, dan melindungi kepentingan nasional," kata Mira, dikutip Antara.

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Tren pencarian publik terhadap kata kunci komdigi tercatat di atas 100, sementara pencarian soal penipuan menembus 200 pada periode riset.

Angka itu mencerminkan kecemasan warga soal perlindungan data dan tata kelola digital yang belum sepenuhnya mereka percayai. Ketergantungan yang Menggerus Posisi Tawar

Masalah utamanya bukan sekadar adopsi teknologi. Persoalannya adalah ketimpangan kapasitas: Indonesia memakai AI secara produktif, tetapi belum menguasai rantai nilainya.

Semikonduktor, pusat komputasi, dan model algoritma tetap didatangkan dari luar.

Konsekuensinya nyata bagi pelaku usaha. Biaya lisensi, infrastruktur komputasi, dan risiko kepatuhan data membengkak.

Tanpa kemampuan domestik, margin nilai tambah industri dalam negeri tergerus karena posisinya hanya sebagai pengguna pasif.

Mira menawarkan jalan tengah lewat prinsip Adopt, Adapt, Advance yang dirujuk dari World Development Report 2026.

Adopsi dipercepat, adaptasi dilakukan sesuai kebutuhan lokal, lalu kapasitas domestik didorong naik secara bertahap.

"Dengan demikian, kolaborasi bukanlah lawan kedaulatan. Yang harus kita hindari adalah kolaborasi yang tidak membangun kapasitas dan menciptakan ketergantungan tanpa pilihan," ujarnya. Kedaulatan Tanpa Isolasi

Pemerintah menegaskan kedaulatan AI tidak berarti menutup pintu kerja sama. Mira menyebut Indonesia tidak dituntut membuat chip sendiri atau membangun setiap model AI.

Yang dituntut adalah agar pilihan strategis tetap berada di tangan Indonesia.

"Kedaulatan tidak menuntut kita membuat chip, membangun setiap model AI, atau menutup pintu kolaborasi bagi teknologi asing, setidaknya sampai dengan hari ini.

Tetapi kedaulatan menuntut agar pilihan-pilihan strategis tetap berada di tangan kita," tegasnya.

Pendekatan itu sejalan dengan pembahasan soal penyiapan talenta digital nasional yang menekankan pentingnya kapasitas manusia, seperti diulas dalam artikel Strategi Jitu Siapkan Talenta Digital Indonesia Menuju Emas 2045.

Tanpa sumber daya manusia yang menguasai teknologi, kedaulatan hanya jadi slogan.

Dari sisi pembiayaan, iklim investasi teknologi turut dipengaruhi kebijakan moneter.

Bank Indonesia memangkas Giro Wajib Minimum (GWM) untuk bank umum konvensional, BUS, dan UUS secara bertahap mulai 1 November 2026, sebagaimana diberitakan Okezone.

Pelonggaran likuiditas ini membuka ruang pembiayaan bagi investasi infrastruktur digital bila diarahkan dengan tepat. Pekerjaan Rumah yang Menuntut Eksekusi

Peringkat ke-46 dari 195 negara menempatkan Indonesia di papan tengah. Posisi itu bukan kegagalan, tetapi juga bukan prestasi.

Ada ruang besar untuk naik bila prinsip Adopt, Adapt, Advance dijalankan konsisten, bukan sekadar dikutip di forum.

Tantangan terbesarnya ada pada eksekusi.

Selama pusat riset AI terapan belum tumbuh, selama komputasi berkinerja tinggi belum tersedia luas, dan selama talenta belum terdistribusi merata, ketergantungan akan terus berlanjut.

Isu penipuan digital yang tinggi di mesin pencari menjadi pengingat bahwa kedaulatan AI bukan urusan abstrak. Ia menyangkut kemampuan negara melindungi data warganya dan menindak penyalahgunaan teknologi secara tegas.

Publik menuntut perlindungan nyata, bukan narasi.

Kegagalan mewujudkan kedaulatan AI berisiko menurunkan kepercayaan terhadap tata kelola digital pemerintah, terutama ketika kecemasan soal penipuan masih membayangi ruang digital sehari-hari.

Jalan Tengah yang Terukur

Tahap kedua, adaptasi dilakukan lewat pusat riset AI terapan bersama kampus dan industri.

Model global diterjemahkan ke kebutuhan lokal: bahasa, kearifan daerah, dan sektor prioritas seperti kesehatan, pertanian, dan logistik.

Tahap ketiga, kapasitas domestik didorong lewat investasi bertahap pada komputasi berkinerja tinggi dan talenta AI. Kemitraan strategis mesti mensyaratkan transfer kapasitas, bukan sekadar lisensi jangka panjang.

Kerangka tata kelola data dan audit algoritma perlu menyertai peta jalan itu. Insentif fiskal dan moneter, termasuk sinergi dengan pelonggaran GWM, bisa diarahkan untuk mendorong investasi infrastruktur AI domestik.

Langkah itu sejalan dengan pembahasan soal penyiapan tenaga kerja terdidik yang diulas dalam artikel Cara Strategis UNMAHA Menghapus Pengangguran Terdidik Menuju Indonesia Emas 2045.

Kapasitas manusia adalah fondasi yang tidak bisa ditawar.

Kedaulatan AI pada akhirnya bukan soal siapa yang membuat chip. Ia soal siapa yang menentukan arah.

Indonesia punya peluang untuk naik dari posisi ke-46, asalkan ambisi itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan konsisten dijalankan.

[STRATEGI SOLUSI]

Kedaulatan AI menuntut kapasitas domestik yang dibangun dari fondasi paling dasar: manusia dan sistem. BERNAS menyiapkan jalur konkret bagi institusi, korporasi, dan talenta yang ingin mengambil peran.

Bagi institusi pendidikan dan korporasi yang membutuhkan pengembangan perangkat lunak terapan sekaligus wadah magang industri, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi proyek web development, AI automation, serta sistem enterprise.

Dan bagi bisnis yang ingin mulai dari langkah paling praktis, Adolo memetakan bagian operasional yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Kedaulatan AI tidak dibangun dalam satu forum. Ia dibangun dari kapasitas yang ditumbuhkan hari demi hari. Mulailah dari bagian yang paling bisa Anda kendalikan.

Tag:#komdigi#teknologi#kemkomdigi#tekankan#kedaulatan

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Kemkomdigi Tekankan Kedaulatan AI Indonesia Peringkat 46 dari 195”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita TeknologiPilar Inovasi