JAKARTA, BERNAS.ID – Wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta kembali menguat sebagai salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan tanpa kesiapan penuh transportasi umum.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menegaskan bahwa ERP tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen pengendalian lalu lintas tanpa dukungan sistem transportasi publik yang kuat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD DKI Soroti Proyek JSDP: Jangan Jadi Sumber Kemacetan Bertahun-tahun
Menurutnya, saat ini layanan transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, serta moda berbasis rel seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta, memang telah berkembang dan menjadi alternatif mobilitas warga. Namun, peningkatan kapasitas, integrasi antarmoda, serta pemerataan layanan di berbagai wilayah masih perlu terus diperkuat.
“Kalau masyarakat diarahkan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, maka layanan transportasi harus benar-benar siap, nyaman, dan terintegrasi,” ujar Nur Afni, Senin (15/6/2026).
Ia menilai ERP berpotensi menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di ruas-ruas utama Jakarta.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk daya beli serta ketersediaan akses transportasi publik.
Baca Juga : Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Jakarta Tak Bisa Jadi Kota Global Jika Pendidikan Masih Bermasalah
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya kebutuhan dukungan fiskal untuk penguatan transportasi publik. Menurutnya, beban subsidi transportasi masih menjadi salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyampaikan bahwa rencana ERP masih berada dalam tahap kajian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut tengah menghitung berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi, kesiapan infrastruktur, hingga respons masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
DPRD menegaskan bahwa kunci keberhasilan ERP bukan hanya pada kebijakan pembatasan kendaraan, tetapi juga pada kesiapan transportasi publik yang benar-benar memadai agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.