Tapal Batas Desa di Sulteng Telah Tuntas 199 dari 1.842

Palu, Bernas.id — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa penyelesaian tapal batas desa di wilayah tersebut telah mencapai 199 dari total 1.842 desa.

Desa yang telah selesai tersebut sudah memiliki dasar hukum melalui peraturan bupati mengenai batas wilayah masing-masing.

Hal ini disampaikan Emy, Kepala Bidang Penataan dan Perkembangan Desa PMD Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjelaskan bahwa penegasan batas desa merupakan fondasi utama bagi kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan desa.

“Bidang kami melaksanakan empat kegiatan inti: penegasan tapal batas desa, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, penyusunan profil desa, serta penataan jabatan aparatur pemerintah desa.

Penegasan batas wilayah adalah dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar Emy.

Beberapa Kabupaten Lebih Progresif

Emy merinci bahwa sejumlah kabupaten menunjukkan perkembangan lebih cepat, antara lain Banggai, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara.

Di Morowali, satu peraturan bupati kolektif telah mengatur sembilan desa sekaligus dalam satu kecamatan.

Kabupaten lainnya masih belum memulai penetapan batas desa dan akan menjadi fokus pendampingan provinsi tahun mendatang.

Keterbatasan Anggaran Menjadi Tantangan

Emy mengakui keterbatasan anggaran mempengaruhi kecepatan penyelesaian program.

“Anggaran harus dibagi untuk beberapa program prioritas seperti lomba desa, evaluasi perkembangan desa, dan penyusunan profil desa. Meski terbatas, kami tetap bekerja optimal.

Koordinasi dan relasi dengan pemerintah kabupaten serta desa sangat membantu pelaksanaan program,” jelasnya.

Koordinasi dengan Kemenkumham

Emy juga menegaskan perlunya harmonisasi regulasi bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

“Peraturan bupati terkait batas desa harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga proses harmonisasi dengan Kemenkumham sangat penting,” katanya.

Wilayah Sengketa Tidak Diikutkan

Ia menegaskan bahwa desa-desa yang masih bersengketa tidak dapat diusulkan sebagai pilot project program nasional.

“Usulan dari daerah yang masih memiliki sengketa biasanya ditolak pemerintah pusat.

Karena itu kabupaten harus menyelesaikan setiap masalah sejak dini,” tegasnya.

Pilot Project Penataan Tapal Batas Desa 2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menyiapkan pilot project penataan dan penyelesaian tapal batas desa yang akan dilaksanakan pada awal 2026 bekerja sama dengan Bank Dunia.

Program percontohan ini mencakup 103 desa di Kabupaten Tolitoli dan 154 desa di Kabupaten Donggala.

Hingga saat ini, rata-rata progres penataan serta penyelesaian tapal batas desa di Sulawesi Tengah mencapai 11 dari total keseluruhan wilayah yang harus ditata.

Selain itu, untuk kategori Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), Sulawesi Tengah berhasil masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan penginputan tercepat dalam Lomba Desa 2024.

Program penataan batas desa dan peningkatan kualitas data Epdeskel ini diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan serta meminimalkan potensi sengketa batas wilayah di tingkat desa.

Payung Hukum dan Target Nasional

Program penegasan batas desa berpedoman pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, serta terkait penyusunan profil desa sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2007.

Pemerintah pusat menargetkan penetapan batas 5.000 desa secara nasional hingga 2029, dan Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang diminta mengajukan daftar desa prioritas.

“Kami berharap kabupaten segera menuntaskan penginputan data dan memastikan tidak ada konflik menonjol.

Dengan kondisi yang tertib, peluang Sulteng mendapatkan dukungan pusat semakin besar,” tutup Emy.