BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

LINGKUNGAN

Retribusi Sampah di Jakarta Ditunda hingga 2025, DLH Dorong Warga Pilah Sampah

JAKARTA, BERNAS.ID Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa aturan retribusi sampah masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Dalam...

Kamis, 27 Februari 2025 14:27 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA, BERNAS.ID Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa aturan retribusi sampah masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Dalam"

🗓️ Dipublikasikan pada 27 Februari 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita lingkungan terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa aturan retribusi sampah masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa penerapan aturan ini yang semula dijadwalkan mulai 1 Januari 2024 ditunda hingga 1 Januari 2025.
“Sampai saat ini, pembahasan retribusinya masih dalam harmonisasi dengan Kemendagri. Itu belum selesai,” ujar Asep di Jakarta.
Menurutnya, DLH DKI telah berkoordinasi dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkait rencana penerapan retribusi ini.

Nantinya, warga yang tidak memilah sampah di rumah atau tidak menjadi nasabah aktif bank sampah akan dikenakan retribusi antara Rp10.000 hingga Rp77.000 per bulan.

“Bagi masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah dan aktif menyetorkan sampahnya sebulan empat kali, maka mereka tidak dikenakan retribusi,” jelasnya.
Asep juga menegaskan bahwa retribusi sampah ini berbeda dengan iuran yang biasa dipungut oleh RT atau RW. “Iuran RT/RW tetap ada, karena ini berbeda. Retribusi ini lebih kepada upaya mendorong masyarakat agar memilah sampah dari rumah,” tambahnya.
Ia berharap kebijakan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan bergabung dengan bank sampah, sehingga jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat berkurang.
“Kalau retribusi sampah makin tinggi, artinya masyarakat masih enggan memilah sampah dan menjadi nasabah bank sampah. Ini akan berpengaruh pada kinerja DLH,” pungkas Asep.
Dengan adanya aturan ini, pemerintah daerah berharap warga Jakarta lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya, demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. (DID)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita LingkunganPilar Hobi