Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026.
Pelantikan ini mengangkat 2 orang pimpinan dan 24 anggota, sehingga total mencapai 26 orang, berdasarkan Keppres 107 P tentang Pengangkatan Keanggotaan Wantimpres.
Langkah ini langsung menjadi sorotan publik karena masuknya sejumlah nama yang dianggap kontroversial.
Beberapa di antaranya adalah Rocky Gerung, Anwar Usman (eks Ketua Mahkamah Konstitusi), dan Jusuf Hamka.
Kehadiran mereka memicu pertanyaan tentang independensi dan arah nasihat kepresidenan ke depan.
Pertanyaan yang paling sering muncul di ruang publik adalah: mengapa komposisi ini dipilih, dan apa pesan yang ingin disampaikan Presiden kepada pasar serta masyarakat sipil?
Bagi sebagian kalangan, masuknya figur kritis seperti Rocky Gerung bisa dibaca sebagai upaya merangkul suara oposisi.
Namun, bagi yang lain, ini justru menimbulkan kekhawatiran soal kooptasi kritik. Wantimpres dan Ujian Independensi
Dewan Pertimbangan Presiden secara historis berfungsi memberikan nasihat strategis kepada kepala negara.
Namun, kualitas nasihat sangat bergantung pada integritas dan independensi anggotanya.
Ketika nama-nama yang memiliki rekam jejak kontroversial masuk, publik berhak menuntut transparansi soal kriteria seleksi.
Pertanyaan kritisnya: apakah Wantimpres akan menjadi ruang dialog yang genuine, atau sekadar formalitas politik?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seberapa besar kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan.
Di sisi lain, pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026 oleh Kejaksaan Agung menambah kompleksitas situasi.
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, membeberkan peran oknum Kolonel Cpl BU dalam meloloskan PT YAT sebagai pemenang tender pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional.
Ketika Program Prioritas Ternoda
Program MBG dirancang sebagai solusi gizi bagi masyarakat.
Namun, dugaan penyelewengan untuk kepentingan tender yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program menimbulkan kemarahan publik.
Ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan soal moralitas kebijakan.
Muncul pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin program yang bertujuan meningkatkan gizi rakyat justru disusupi kepentingan pengadaan yang tidak relevan?
Publik menuntut audit menyeluruh, bukan hanya pada kasus ini, tetapi juga pada seluruh tata kelola program prioritas nasional.
Kejagung telah mengungkap peran oknum militer aktif dalam kasus ini.
Fakta bahwa aparat aktif terlibat menambah nuansa skeptisisme terhadap integritas pengelolaan program strategis.
Kasus ini menjadi cermin bahwa lemahnya pengawasan internal dapat membuka celah penyimpangan. Dampak pada Iklim Investasi dan Kepercayaan Pasar
Dari kacamata bisnis, pelantikan Wantimpres yang menuai kontroversi berpotensi menciptakan ketidakpastian sinyal kebijakan. Investor selalu mencari stabilitas dan prediktabilitas.
Ketika komposisi penasihat presiden dianggap tidak konvensional, pasar akan menunggu untuk melihat arah kebijakan yang akan diambil.
Sementara itu, kasus korupsi MBG dapat mempengaruhi kepercayaan vendor dan mitra pengadaan terhadap proses tender pemerintah.
Risiko hukum yang meningkat membuat pelaku usaha menjadi lebih waspada.
Sektor energi dan pengadaan barang/jasa berisiko mengalami perlambatan akibat peninjauan ulang terhadap proyek-proyek serupa.
Kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci.
Tanpa itu, upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan program prioritas nasional lainnya bisa kehilangan momentum. Menakar Ulang Tata Kelola Program Strategis
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Pertanyaan yang perlu dijawab: apa mekanisme checks and balances dalam seleksi Wantimpres, dan bagaimana audit program MBG akan dilakukan secara menyeluruh?
Beberapa langkah strategis bisa dipertimbangkan. Pertama, penguatan mekanisme seleksi Wantimpres dengan melibatkan partisipasi publik dan uji kelayakan yang transparan.
Kedua, audit menyeluruh terhadap tata kelola MBG dan seluruh pengadaan di BGN, dengan melibatkan BPK dan BPKP.
Ketiga, penerapan sistem pengadaan berbasis digital yang transparan untuk mencegah praktik korupsi. Keempat, pembentukan kanal pengaduan yang aman bagi whistleblower.
Kelima, penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di setiap kementerian/lembaga untuk deteksi dini potensi fraud.
Tantangan bagi Presiden Prabowo adalah membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika. Kasus MBG dan komposisi Wantimpres akan menjadi ujian pertama yang menentukan arah pemerintahan ke depan.
Bagi dunia usaha, sinyal yang jelas soal integritas dan transparansi sangat dibutuhkan. Tanpa itu, risiko investasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Pasar menunggu, publik mengawasi. [STRATEGI SOLUSI]
Menghadapi dinamika tata kelola dan risiko korupsi yang mengintai, perusahaan dan institusi perlu memperkuat sistem pengawasan internal serta transformasi digital yang transparan.
BERNAS menawarkan solusi melalui Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI yang terukur, serta Adolo untuk memetakan dan mengotomatisasi proses bisnis yang rentan terhadap penyimpangan.
Bagi organisasi yang ingin membangun sistem pengadaan dan pelaporan yang lebih akuntabel, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan, termasuk AI automation dan sistem enterprise.
Sementara itu, JasaPromo.id dapat membantu memperkuat komunikasi publik dan krisis manajemen melalui distribusi rilis pers ke jaringan media nasional terverifikasi.
Ingin mendesain ulang tata kelola organisasi Anda untuk standar global? Kunjungi unmaha.ac.id/pmb untuk program Magang Industri Dahulu, Kuliah Bebas Biaya SPP.
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Rocky Gerung hingga Anwar Usman Masuk?
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden dengan komposisi yang mengejutkan publik. Pelantikan ini berbarengan dengan pe
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




