SLEMAN, BERNAS.id – Kapanewon Depok menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Review Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026 di Ruang Anglocitatama, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa 23 Juni 2026 mulai pukul 09.00 - 11.00 WIB.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyempurnakan standar pelayanan publik agar semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Kapanewon Depok, Rakhmat Harinawan, S.Sos., M.Si.
Tujuan Forum Konsultasi Publik
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Forum Konsultasi Publik merupakan ruang bersama untuk menyerap aspirasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Kami berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel melalui evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Peserta dan Materi
Forum ini diikuti oleh jajaran penyelenggara layanan Kapanewon Depok dari berbagai jawatan, seperti Jawatan Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan, dan unit pelayanan lainnya.
Hadir pula berbagai unsur masyarakat, meliputi akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), stakeholder, pengguna layanan, media massa, serta perwakilan dari tiga kalurahan di wilayah Kapanewon Depok, yakni Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo maupun Puskesmas Depok 1, 2 dan 3.
Sesi pertama menghadirkan Hestining Kurniastuti, S.S., M.B.A. dari Tim Peningkatan Pelayanan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyampaikan materi “Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).” Ia menjelaskan bahwa standar pelayanan publik, forum konsultasi publik, dan survei kepuasan masyarakat merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pelayanan yang berpusat pada kebutuhan warga.
Materi dan Pembahasan
Pada sesi berikutnya, Panewu Anom Kapanewon Depok, R. Hery Subagio, S.E., M.M., memaparkan materi “Forum Konsultasi Publik Tahun 2026: Review Standar Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kualitas Layanan yang Adaptif, Efisien, dan Akuntabel.” Ia menjelaskan bahwa Standar Pelayanan (SP) merupakan tolok ukur mutu layanan yang wajib dipenuhi penyelenggara sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman internal agar proses pelayanan berlangsung efektif, efisien, konsisten, dan meminimalkan kesalahan.
Hasil dan Komitmen Forum Konsultasi Publik
Forum Konsultasi Publik bertujuan memperoleh masukan dan evaluasi dari masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan, menyelaraskan persepsi antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan, meningkatkan transparansi dan pengawasan pelayanan publik, serta memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan berbagai usulan. Ahmad Faisal, kader JAKADARA Blimbingsari, Kalurahan Caturtunggal, mengusulkan agar aplikasi SIPAKDE dikembangkan menjadi lebih user friendly sehingga semakin mudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Sementara itu, Hari Wijaya dari unsur LSM/UMKM Maguwoharjo mengusulkan pembukaan Helpdesk Online Single Submission (OSS) di Kapanewon Depok untuk mendampingi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan berbasis digital.
Seluruh masukan tersebut diterima sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP di lingkungan Kapanewon Depok. Di akhir kegiatan, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh Panewu Kapanewon Depok bersama perwakilan peserta dari unsur masyarakat, LSM, stakeholder, pengguna layanan, dan media massa sebagai simbol komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini, Kapanewon Depok berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, transparan, akuntabel, dan semakin responsif terhadap kebutuhan warga, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan prima.



