Indonesia memerlukan roadmap pendidikan jangka panjang yang berorientasi pada cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar kebijakan yang berganti mengikuti siklus pemerintahan. Pendidikan tidak boleh dipandang sebagai instrumen kekuasaan ataupun kepentingan finansial.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr.
Haedar Nashir, M.Si., dalam peresmian Gedung Muhammadiyah Sapen, Sabtu (4/7/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A.
Tantangan Pendidikan di Indonesia
"Jangan letakkan pendidikan sebagai faktor kekuasaan, apalagi menjadi faktor uang.
Salah kalau kita menempatkan pendidikan sebagai dua faktor tersebut. Siapa pun yang menjadi kepala dinas, direktur, atau pejabat publik lainnya, semua itu bukan urusan kekuasaan," ujar Haedar.
Haedar menilai pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling kompleks dalam kehidupan berbangsa. Namun, hingga kini Indonesia dinilai belum memiliki strategi jangka panjang yang mampu menjaga kesinambungan pembangunan pendidikan lintas pemerintahan.
Perubahan Kebijakan Pendidikan
Menurutnya, pergantian rezim maupun pemerintahan sejak masa pascakemerdekaan sering kali diikuti perubahan arah kebijakan sehingga pembangunan pendidikan lebih banyak didominasi program-program jangka pendek.
"Kita belum memiliki roadmap tentang bagaimana strategi jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai ultimate goal pendidikan.
Yang sering terjadi adalah kebijakan-kebijakan praktis pada setiap periode pemerintahan. Itu memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab kebutuhan jangka panjang," imbuhnya.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut juga menilai visi Indonesia Emas 2045 perlu terus diarahkan agar tetap berpijak pada amanat konstitusi, bukan sekadar menjadi agenda politik yang berganti setiap lima tahun.
Peran Lembaga Pendidikan Swasta
Menurut Haedar, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, ketika negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, lembaga pendidikan swasta hadir sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Ketika pemerintah diberi kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan bagi semua warga negara, semestinya seluruh kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi.
Namun, ketika hal itu belum sepenuhnya dapat dilakukan, maka lembaga swasta hadir untuk mengambil bagian," tuturnya.
Ia menegaskan, Muhammadiyah telah menjalankan peran tersebut selama lebih dari satu abad dengan menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.
Transformasi Pendidikan
Menurutnya, transformasi pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui proses reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, hingga transformasi kelembagaan.
"Yang diperlukan saat ini adalah reaktualisasi, revitalisasi, reformasi, bahkan transformasi dalam strategi pengelolaan pendidikan. Semua itu merupakan tahapan yang saling berkesinambungan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju," pungkasnya.
Baca juga:
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 28 Agustus 2026. Pendidikan nasional kerap menjadi ajang pergantian kebijakan yang mengikuti siklus kekuasaan, sehingga arah pembangunan sumber daya manusia kurang konsisten.
Artikel ini mengingatkan bahwa kemajuan pendidikan memerlukan perencanaan jangka panjang yang melampaui periode pemerintahan, agar kualitas belajar tidak terus terombang-ambing. Relevansi gagasan ini tetap aktual bagi siapa pun yang peduli pada masa depan pendidikan Indonesia.

