Pedagang Serbu DPRD DKI, Tolak Ranperda KTR: “Ini Soal Isi Perut Rakyat!”

JAKARTA, BERNAS.ID – Ratusan pedagang pasar, PKL, hingga pedagang warteg mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Kamis (20/11), menolak keras ketentuan dalam Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR).

Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Ranperda KTR yang Membunuh Ekonomi Kerakyatan” dan “Lawan!

Ini Soal Isi Perut Rakyat!”.

Ngadiran, Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), menegaskan penolakan terhadap pasal larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, serta perluasan kawasan tanpa rokok ke pasar rakyat.

Menurutnya, kebijakan itu langsung mengancam sumber penghidupan para pedagang.

Baca Juga : Lukman Kritik Pembahasan Raperda KTR dan Minta Regulasi Tidak Rugikan Industri Event

“Larangan ini sama saja menghilangkan mata pencaharian pedagang yang sudah semakin tergerus.

Pedagang itu aset pasar, harusnya dilindungi dan diberdayakan, bukan ditekan dengan aturan yang tidak adil,” ujar Ngadiran.

Ia menjelaskan, dari total 153 pasar milik Pemprov DKI yang dikelola Perumda Pasar Jaya, ada 146 pasar yang masih beroperasi dengan jumlah pedagang mencapai 110.480 orang.

“Seratus ribuan pedagang terdampak langsung dengan aturan ini,” tegasnya.

APPSI juga meminta DPRD dan Pemprov DKI mengecualikan pasar tradisional dari kategori “tempat umum” yang wajib menerapkan KTR secara total.

Baca Juga : Syafi Djohan: Raperda KTR Harus Proporsional, Bukan Larangan Total di Hiburan Malam

Ketua Umum Asosiasi PKL, Ali Mahsun, juga meminta Bapemperda menunda pengesahan Ranperda KTR.

Ia menilai sejumlah pasal terkait jual beli rokok, mulai dari larangan rokok eceran, zonasi 200 meter, hingga larangan pemajangan berpotensi memukul ekonomi rakyat kecil.

“Kami datang mengetuk hati nurani wakil rakyat.

Ini urusan perut!

Jangan memaksakan aturan yang makin memberatkan rakyat kecil,” kata Ali Mahsun.

Ia mengingatkan DPRD agar tidak membuat keputusan yang justru menambah kesulitan hidup warga.

“Tolong jangan memaksakan kehendak.

Jangan atas nama kekuasaan membuat aturan yang menyusahkan rakyat,” ujarnya.

Penolakan ini juga disampaikan oleh Kowarteg Nusantara, Komunitas Warteg Merah Putih, APPSI, PANDAWAKARTA, dan UMKM Rewojong.

“Kami hanya ingin bertahan.

Jangan bebankan Ranperda KTR kepada kami. Batalkan pasal-pasal yang mengatur jual beli rokok,” kata Zidan, juru bicara Komunitas Warteg Merah Putih. (DID)