Padat Karya Digelar Pemkot Jogja, Upaya Kurangi Pengangguran di Sejumlah Kelurahan

YOGYAKARTA, BERNAS.ID &8211; Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui peluncuran program Pembukaan Padat Karya Infrastruktur. Acara yang berlangsung di Balai Manunggal Mrican, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, pada Senin (6/4/2026) ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah manifestasi nyata dari upaya Pemkot Jogja dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan solusi strategis untuk mengurangi angka pengangguran di berbagai kelurahan. Inisiatif ini menandai pendekatan holistik pemerintah kota dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial, memastikan setiap proyek pembangunan turut memberikan dampak positif secara langsung kepada warganya.

Pj. Sekda Kota Jogja, Dedi Budiono, dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta memiliki prioritas utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat secara aktif. "Harus ada keberpihakan kepada rakyat dengan mengadakan proyek padat rakyat. Itu yang diinstruksikan Bapak Gubernur [DIY]," kata Dedi, menggarisbawahi pentingnya keterlibatan langsung warga dalam setiap proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Daerah DIY untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan merata.

Membangun Infrastruktur, Mengentaskan Pengangguran

Proyek-proyek yang dikerjakan melalui skema padat karya ini meliputi pembangunan dan perbaikan talud pemukiman serta pemasangan conblock di jalan-jalan lingkungan. Dedy Budiono secara tegas menyatakan bahwa program padat karya infrastruktur ini secara eksklusif dikerjakan oleh warga yang berdomisili di kelurahan setempat. Dimulai dari Kelurahan Giwangan dan pemerintahn, program ini akan terus merambah ke wilayah lain seperti Kricak, Cokrodiningratan, Tegalpanggung, Rejowinangun, Gowongan, Pringgokusuman, Patehan, dan Prawirodirjan. Prinsip "Dari warga, oleh warga, untuk warga" menjadi landasan filosofis yang kuat, memastikan bahwa manfaat proyek tidak hanya dirasakan melalui infrastruktur yang terbangun, tetapi juga melalui pendapatan dan rasa kepemilikan yang tumbuh di kalangan masyarakat.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang, menjelaskan perbedaan mendasar program ini dengan proyek pembangunan infrastruktur yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, ciri khas program padat karya ini adalah dominasi penggunaan tenaga manusia, meminimalkan penggunaan peralatan berat. "Tidak ada backhoe, tidak ada crane," tegasnya. Pendekatan ini sengaja dipilih untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan kerja sementara bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada teknologi berat yang cenderung padat modal.

Baca juga: Laporan BPS 2026: Indeks Kesejahteraan Masyarakat di 500 Kota Menunjukkan Tren Meningkat Signifikan

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Komprehensif

Program padat karya ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan dan pemberian kesempatan kerja sementara bagi warga lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Maryustion Tonang yakin bahwa kualitas proyek dapat terjaga dengan lebih baik, karena ada rasa memiliki dan tanggung jawab dari para pekerja. "Harapan kami program ini memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, baik dari sisi ekonomi melalui upah kerja, maupun dari sisi sosial melalui peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan," ujarnya.

Manfaat program ini meluas dari sekadar pembangunan fisik. Bagi para pekerja, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, meningkatkan keterampilan dasar, dan merasakan martabat dari kerja keras mereka. Bagi komunitas, infrastruktur yang lebih baik berarti akses yang lebih mudah, lingkungan yang lebih aman, dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, model ini juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara warga, karena mereka bekerja bersama untuk tujuan bersama, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk diri mereka dan generasi mendatang.

Sinergi Pendanaan untuk Keberlanjutan Program

Dalam memastikan keberlangsungan dan cakupan program yang luas, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya mengandalkan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Maryustion Tonang menambahkan, program ini juga mendapat dukungan pendanaan signifikan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Secara spesifik, alokasi dana sebesar Rp.2.371.734.700 dialirkan untuk 10 lokasi padat karya, bersumber dari APBD DIY. Selain itu, terdapat pula alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp.600.000.000 untuk 3 lokasi lainnya, menunjukkan sinergi antar-tingkat pemerintahan dalam mendukung inisiatif pembangunan pro-rakyat.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui proposal, serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, mencerminkan responsifnya pemerintah terhadap aspirasi warga. Setiap proyek melibatkan sebanyak 30 orang pekerja dengan durasi pelaksanaan selama 25 hari kerja, memastikan efisiensi dan fokus dalam penyelesaian pekerjaan. Lebih lanjut, komitmen terhadap kesejahteraan dan keselamatan pekerja juga sangat tinggi. "Semua [pekerja] dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, untuk program kecelakaan kerja dan program kematian," tandas Maryustion, memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja yang terlibat dalam proyek padat karya ini.

Insight BERNAS

Program Padat Karya Infrastruktur di Yogyakarta ini adalah contoh nyata bagaimana inisiatif pemerintah lokal dapat secara efektif menjawab tantangan pengangguran dan kebutuhan infrastruktur secara simultan. Pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan penggunaan tenaga kerja lokal ini tidak hanya membangun jalan atau talud, tetapi juga membangun kapasitas, kebanggaan, dan harapan di tengah komunitas. Ini adalah investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur sosial, yang pada akhirnya akan membentuk fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan kota. Melihat bagaimana program ini menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan, kita dapat melihat relevansinya dengan visi UNMAHA dalam menciptakan individu yang siap kerja dan berkontribusi pada pembangunan daerah, dengan membekali mereka keterampilan praktis dan pemahaman akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan komunitas.