Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan 10 poin penting Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Sepuluh poin tersebut meliputi kesetaraan di tempat kerja, pelindungan pencari kerja dari percaloan, kepastian pemagangan maksimal 6 bulan, hingga jaring pengaman PHK melalui dana cadangan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
UU ini dirancang untuk menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 dan menyatukan norma UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja yang selama ini memicu ketidakpastian hukum.
"Pelindungan pekerja memasuki babak baru.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang," tegas Yassierli dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 7 Oktober 2026.
Sepuluh Poin yang Wajib Diketahui Pekerja dan Pengusaha
Poin pertama, UU ini menegaskan kesetaraan di tempat kerja dan larangan diskriminasi. Kedua, pelindungan pencari kerja dari praktik percaloan dan lowongan fiktif yang selama ini meresahkan masyarakat.
Ketiga, kepastian pemagangan dibatasi maksimal 6 bulan. Peserta pemagangan berhak atas uang saku, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan sertifikat.
"Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah," tegas Menaker Yassierli.
Keempat, penempatan kerja yang adil dan larangan menahan ijazah sebagai jaminan. Kelima, hubungan industrial seimbang dengan prinsip "Maju Industrinya, Sejahtera Rakyatnya".
Keenam, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditetapkan sebagai hak fundamental pekerja. Ketujuh, pengawasan dan sanksi berjenjang yang lebih tegas namun tetap menjaga keberlangsungan usaha.
Kedelapan, hak pekerja perempuan dan disabilitas diperkuat, termasuk kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran.
Kesembilan, jaring pengaman PHK melalui dana cadangan pesangon dan JKP bagi korban pemutusan hubungan kerja.
Kesepuluh, kesiapan menghadapi dunia kerja masa depan termasuk penguatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga independen di bawah Presiden. Ketidakpastian Hukum Selama Ini Jadi Akar Masalah
Selama bertahun-tahun, pekerja dan pengusaha hidup dalam ketidakpastian hukum karena tumpang tindih norma antara UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Kebijakan pemerintah saat ini menekankan hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri.
UU Ketenagakerjaan baru ini menjadi fondasi penting agar sektor industri tumbuh tanpa mengorbankan hak pekerja.
[STRATEGI SOLUSI]
Memahami regulasi ketenagakerjaan yang kompleks membutuhkan kapasitas analisis dan sistem yang tepat.
Untuk transformasi digital bisnis Anda, Alchem1st (alchem1st.com) menawarkan solusi AI & Data Terintegrasi yang mampu memetakan risiko kepatuhan dan mengotomatisasi pelaporan.
Agenc1st (agenc1st.com) menyediakan Website Cash Machine Builder untuk korporasi yang ingin membangun portal informasi ketenagakerjaan terintegrasi.
Perkuliahan blended learning fleksibel Senin-Sabtu, siap kerja di era digital.
Ingin membangun sistem otomasi bisnis yang berjalan tanpa kehadiran pemilik?

