Kuasa Hukum Albert Hutagalung Soroti Penyebaran Data Pribadi Anak di Media Sosial

Tim kuasa hukum Albert Hutagalung melalui Putri Rumanti angkat bicara terkait berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai anak kliennya, EJH. Putri menilai sejumlah unggahan di media sosial telah berkembang menjadi narasi yang menyerang privasi, nama baik, hingga kondisi psikologis EJH dan keluarganya.

Klarifikasi Resmi dan Pelurusan Informasi

Menurut Putri, pihaknya hadir untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen resmi. "Kami berdiri di sini untuk menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus meluruskan berbagai informasi palsu, hoaks, fitnah, dan narasi provokatif yang disebarkan secara masif dan tidak bertanggung jawab," kata Putri kepada wartawan Selasa (22/9/2026).

Ia menyebut penyebaran data pribadi anak serta narasi yang mengarah pada pembentukan opini publik telah melewati batas kewajaran. Tim kuasa hukum juga menyoroti sejumlah akun anonim yang dinilai ikut menyebarkan informasi mengenai kasus tersebut.

Pengumpulan Bukti Digital

Putri mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan bukti digital untuk menelusuri akun-akun yang diduga menyebarkan informasi bermasalah. "Kami sedang mengumpulkan seluruh bukti digital, termasuk jejak digital akun-akun yang menyebarkan informasi tersebut," ujarnya.

Dokumen Resmi Satgas PPK dan Dewan Guru

Dalam klarifikasinya, Putri turut membawa dokumen terkait proses penanganan perkara di lingkungan sekolah. Ia merujuk pada Keputusan Koordinator Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/KP-SATGAS PPK/XII/2025 tertanggal 23 Desember 2025. Menurut Putri, melalui keputusan tersebut, permohonan keberatan yang diajukan pihaknya dinyatakan diterima.

Ia juga menyebut keputusan Dewan Guru sekolah Nomor 14/DKGI/2025 tertanggal 8 Desember 2025 dinyatakan batal berdasarkan keputusan Satgas PPK tersebut. Putri mengeklaim proses penanganan sebelumnya memiliki sejumlah persoalan administratif dan pembuktian, di antaranya tidak terdapat visum, rekaman CCTV pendukung, maupun sejumlah dokumen yang menurutnya diperlukan dalam proses penanganan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Ia juga menyebut pihaknya menilai terdapat persoalan dalam prosedur penanganan perkara yang merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. "Berdasarkan dokumen yang mereka jadikan dasar klarifikasi, kami menyatakan pihaknya berpandangan bahwa EJH tidak terbukti melakukan perundungan atau kekerasan sebagaimana narasi yang sebelumnya beredar," tuturnya.

Bantahan Terkait Perpindahan Sekolah

Putri juga membantah narasi yang menyebut EJH dikeluarkan atau dikembalikan oleh pihak sekolah pada Desember 2025. Menurut dia, perpindahan sekolah EJH merupakan keputusan orang tua dan bukan akibat dikeluarkan dari sekolah. "Keputusan perpindahan sekolah diambil atas kemauan dan inisiatif orang tua sendiri dengan alasan yang tercantum secara resmi," tegas Putri.

Ia menjelaskan orang tua memutuskan memindahkan EJH karena anak tersebut disebut sudah tidak nyaman melanjutkan pendidikan di sekolah sebelumnya. Proses perpindahan itu, menurut Putri, telah melalui verifikasi Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. "EJH kemudian disebut telah diterima di sekolah baru untuk melanjutkan pendidikan," ucapnya.

Tim kuasa hukum juga menunjukkan dokumen penerimaan dari sekolah baru sebagai bagian dari klarifikasi. Dokumen tersebut, menurut Putri, menjadi salah satu bukti bahwa EJH tetap dapat melanjutkan pendidikan dan tidak mengalami persoalan akademik seperti yang dinarasikan di media sosial.

Rencana Langkah Hukum

Putri menekankan tim kuasa hukum tidak akan tinggal diam apabila penyebaran informasi yang dianggap merugikan EJH terus berlangsung. Pihaknya mengaku tengah menginventarisasi berbagai unggahan, akun, serta jejak digital yang berkaitan dengan penyebaran informasi tersebut. Langkah hukum, kata Putri, terbuka untuk ditempuh terhadap pihak yang nantinya terbukti memproduksi maupun menyebarkan konten yang melanggar hukum.

"Terhadap siapa saja yang memproduksi dan menyebarkan fitnah ini, kami akan menempuh langkah hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya. "Kami mengingatkan bahwa EJH masih berstatus anak sehingga perlindungan terhadap identitas, privasi, dan masa depannya perlu menjadi perhatian bersama," tambahnya.

Imbauan kepada Masyarakat

Ia menambahkan, di tengah derasnya informasi di media sosial, tim kuasa hukum meminta masyarakat tidak langsung mempercayai setiap narasi yang beredar. Putri mengimbau warganet memeriksa sumber informasi dan tidak ikut menyebarkan konten yang dapat merugikan anak maupun keluarganya. "Kami meminta masyarakat luas dan warganet agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi dari sumber yang tidak kredibel serta menghormati hak privasi dan masa depan anak kami," katanya.

Menurut dia, keluarga kini ingin EJH dapat menjalani kehidupan dan pendidikan barunya tanpa kembali terseret dalam perdebatan di media sosial. "Kami berharap klarifikasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi publik untuk melihat persoalan berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan narasi yang beredar di dunia maya," pungkasnya.