BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

KARIR

KSPI Ungkap Ojol dan Kreator Konten Masuk Definisi Pekerja UU Ketenagakerjaan

Said Iqbal menegaskan pekerja digital platform kini punya cantolan hukum dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan. Namun aturan turunan soal upah dan jaminan

Rabu, 7 Oktober 2026 19:41 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Said Iqbal menegaskan pekerja digital platform kini punya cantolan hukum dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan."

🗓️ Dipublikasikan pada 7 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita karir terbaru →

Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada Selasa (6/10).

Regulasi ini terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, disetujui oleh 8 fraksi DPR, dan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Perubahan paling signifikan terletak pada perluasan definisi pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pekerja digital platform seperti Gojek dan Grab, pekerja content creator, pekerja transportasi, hingga awak kapal kini masuk dalam kategori pekerja yang dilindungi.

"Pekerja digital platform itu seperti Gojek, Grab, ada juga di situ (UU Perlindungan Ketenagakerjaan) diatur.

Kemudian juga pekerja content creator, pekerja transportasi dan pekerja awak kapal dan lain-lain," ujar Said dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10).

Pernyataan itu disampaikan dengan nada hati-hati namun tegas.

Said menyadari cantolan hukum sudah ada, tetapi ia tidak menutup mata pada kenyataan bahwa implementasi masih jauh dari kata siap. Cantolan Hukum Ada, Aturan Teknis Masih Kosong

Masalah utama bukan pada ada atau tidaknya pasal, melainkan pada ketiadaan aturan operasional.

Said menegaskan bahwa sistem upah dan jaminan sosial bagi pekerja platform digital akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

"Untuk pekerja platform digital ada cantolan yang dimasukkan dalam undang-undang ini. Ada. Pasalnya ada. Tetapi pengaturan lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.

Misal tentang sistem upahnya, mendapat upah? Harus. Di sini ada di pasal undang-undang yang baru ini. Jaminan sosial? Harus," ujarnya.

Artinya, jutaan pengemudi ojol, kurir, dan kreator konten belum bisa bernapas lega.

Hak mereka secara normatif sudah diakui, tetapi mekanisme pembayaran, besaran upah, dan skema jaminan sosial masih menunggu regulasi teknis yang belum jelas kapan terbit.

Ketidakpastian ini diperparah oleh fakta bahwa draf final UU belum tersedia dan belum dapat diakses publik.

Said mengungkapkan bahwa bahkan KSPI sebagai pihak yang mengusulkan draf awal tidak memiliki akses ke versi final.

"Sebelum undang-undang ini dibahas oleh Panja DPR RI dan Panja dari pemerintah, sekitar terlibat delapan menteri, memang kami mengusulkan draf awal.

Draf awalnya dalam undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini sebaiknya dimulai kerangka hukumnya dari isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," katanya.

Proses sinkronisasi antarpasal diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat 2 minggu dan paling lama sekitar 1 bulan sebelum masuk ke Kementerian Sekretariat Negara.

Selama periode itu, publik hanya bisa menunggu tanpa akses transparan terhadap isi regulasi yang akan mengubah nasib jutaan pekerja. Ekonomi Gig di Persimpangan Jalan

Masuknya pekerja digital platform dalam definisi pekerja membawa konsekuensi besar bagi lanskap ekonomi gig Indonesia.

Di satu sisi, kepastian hak upah dan jaminan sosial dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.

Di sisi lain, platform digital seperti Gojek dan Grab menghadapi ketidakpastian regulasi yang signifikan.

Jika aturan turunan memberatkan, biaya operasional dapat meningkat dan berpotensi memicu penyesuaian tarif layanan.

Konsumen dan UMKM yang bergantung pada layanan platform juga akan merasakan dampaknya.

Sektor digital terus berkembang pesat, tetapi kerangka perlindungan pekerja sering tertinggal dari realitas lapangan. UU ini menjadi upaya mengejar ketertinggalan tersebut, meski eksekusinya masih dipertanyakan.

Bagi pekerja platform digital, muncul harapan dan kekhawatiran yang bercampur.

Harapan akan perlindungan upah dan jaminan sosial, tetapi kekhawatiran akan implementasi yang lambat dan tidak transparan.

Diskusi di media sosial mulai menuntut kejelasan aturan turunan dan akses publik terhadap draf final UU. Tantangan bagi Pemerintah dan DPR

Reputasi pemerintah dan DPR berisiko tercoreng jika aturan turunan tidak segera diselesaikan.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan keraguan, kecemasan, dan potensi konflik antara pekerja, platform digital, dan pemerintah.

Tetapi perlindungan hukum belum menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan model kerja.

Pemerintah perlu segera menyusun dan mempublikasikan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pekerja digital platform dalam waktu maksimal 3 bulan setelah UU diundangkan.

Proses ini harus melibatkan KSPI, platform digital, dan akademisi agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan gejolak baru.

DPR dan Kementerian Sekretariat Negara juga perlu mempercepat sinkronisasi antarpasal dan memberikan akses draf final UU kepada publik melalui portal resmi.

Transparansi adalah kunci untuk meredam kekhawatiran dan membangun kepercayaan.

Selain itu, pembentukan tim pengawas implementasi yang terdiri dari perwakilan pekerja, platform, dan pemerintah dapat memastikan hak upah dan jaminan sosial benar-benar terpenuhi di lapangan.

Platform digital juga didorong untuk mengadopsi standar minimum perlindungan pekerja secara sukarela sebelum PP terbit, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mitigasi risiko reputasi.

Pekerja Digital dan Masa Depan Ketenagakerjaan

Perubahan definisi pekerja ini menandai babak baru dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia. Namun, tanpa aturan turunan yang jelas dan transparan, cantolan hukum hanya akan menjadi tulisan tanpa gigi.

Pekerja ojol, kurir, dan kreator konten adalah tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Mereka menggerakkan roda perekonomian dari bawah, sering tanpa perlindungan yang memadai.

UU ini adalah langkah maju, tetapi langkah berikutnya jauh lebih menentukan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah struktural. Dalam konteks ketenagakerjaan, kolaborasi antara pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan platform digital adalah keniscayaan.

Said Iqbal dan KSPI telah membuka jalan dengan mengusulkan draf awal dan mengawal proses legislasi.

Kini giliran pemerintah untuk membuktikan bahwa UU ini bukan sekadar kemenangan di atas kertas, melainkan perlindungan nyata bagi jutaan pekerja digital yang telah lama menanti kepastian.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi Anda yang bergerak di sektor ekonomi digital, baik sebagai pemilik platform, pengelola bisnis berbasis gig, maupun pekerja mandiri, memahami lanskap regulasi adalah langkah pertama menuju ketahanan bisnis.

Sementara itu, bagi yang ingin membangun bisnis website dengan cepat, Website Cash Machine menawarkan sistem franchise siap-pakai bertenaga AI.

Tag:#kspi#ojol-kreator#konten#masuk#definisi#pekerja

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan

“KSPI Ungkap Ojol dan Kreator Konten Masuk Definisi Pekerja UU Ketenagakerjaan”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita KarirPilar Karier