Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kritik Proyek TransJabodetabek, DPRD: Subsidi Membengkak, Jakarta Sendirian Tanggung Beban

Oleh: Redaksi Bernas•5 Agustus 2025
Kritik Proyek TransJabodetabek, DPRD: Subsidi Membengkak, Jakarta Sendirian Tanggung Beban
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengkritik proyek TransJabodetabek yang dinilai terburu-buru dan terlalu dipaksakan. Ia..."

🗓️ Dipublikasikan pada 5 Agustus 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengkritik proyek TransJabodetabek yang dinilai terburu-buru dan terlalu dipaksakan. Ia menyebut proyek ini menyebabkan subsidi transportasi DKI Jakarta membengkak hingga Rp400 miliar, padahal mayoritas pengguna berasal dari luar Jakarta.

“Harus jelas, berapa penumpang dari DKI dan dari luar DKI. Kalau mayoritas dari luar, artinya kita menyubsidi warga non-Jakarta.

Ini tidak adil,” ujar Nur Afni, Senin (4/8/2025).

Baca Juga : Transportasi Tak Ramah Perempuan dan Anak, Afni Semprot Transjakarta

Nur Afni menyoroti seluruh beban pembiayaan — mulai dari pengadaan bus listrik, subsidi operasional, hingga pembangunan halte — semuanya ditanggung oleh Jakarta. Ia menyebut, usulan subsidi transportasi pada 2026 bahkan mencapai Rp7,2 triliun.

“Kalau TransJabodetabek dipaksakan sampai Bogor, Depok, Bekasi tanpa kontribusi dari pemda setempat, bisa jebol anggaran kita,” tegasnya.

Menurutnya, fasilitas pendukung seperti halte dan pool bus di daerah penyangga juga belum siap. Saat ini, seluruh pool bus masih terpusat di Jakarta Timur.

Baca Juga : Pramono Anung Resmikan Rute Baru Transjabodetabek Bekasi–Dukuh Atas

“Haltenya mana?

Pool-nya belum ada. Sementara bantuan dari Pemda Depok, Bekasi, Tangerang? Tidak ada,” ujarnya.

Ia juga menilai proyek TransJabodetabek tidak efektif mengatasi kemacetan jika kendaraan pribadi dari luar Jakarta tetap bebas masuk.

“Yang pakai TransJakarta masyarakat menengah ke bawah.

Yang punya mobil tetap bawa mobil pribadi. PSO-nya tetap kita yang tanggung,” tambah politisi Demokrat itu.

Nur Afni menolak jika subsidi transportasi yang membengkak harus mengorbankan anggaran program lain di SKPD. “Saya tidak mau efisiensi program lain hanya demi subsidi transportasi. Ini harus dihitung matang,” pungkasnya. (DID)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram