Korem 163/Wira Satya Berperan Penting dalam Bakti TNI dan Pemberdayaan Masyarakat Bali

BALI, BERNAS.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengapresiasi kinerja Komando Resor Militer 163/Wira Satya dalam menjalankan peran pembinaan masyarakat dan mendukung program-program strategis pemerintah.

Apresiasi tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Kota Denpasar, Bali, Jumat (26/6/2026). Menurut Sukamta, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi Undang-Undang TNI yang baru, khususnya terkait peran TNI dalam membina masyarakat, memperkuat komunikasi dengan warga, serta melaksanakan berbagai kegiatan bakti TNI di wilayah Korem 163/Wira Satya.

Peran TNI dalam Membina Masyarakat

"Dari paparan yang kami terima, berbagai program yang dijalankan sangat positif. TNI tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial dan lingkungan," ujarnya usai pertemuan.

Keterlibatan TNI dalam Penanganan Persoalan Sampah

Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian Komisi I DPR RI adalah keterlibatan TNI dalam penanganan persoalan sampah di Bali.

Sukamta menilai langkah TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam membersihkan pantai serta danau menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia yang sangat bergantung pada kebersihan dan kelestarian alam.

Selain itu, Komisi I DPR juga menerima paparan mengenai pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di Bali yang turut dipantau dan didukung oleh jajaran TNI.

Evaluasi Kinerja Korem 163/Wira Satya

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Sukamta menilai Korem 163/Wira Satya merupakan salah satu satuan kewilayahan yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan. Meski demikian, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui masih terdapat keterbatasan anggaran dalam mendukung berbagai kegiatan TNI.

Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat prajurit dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh, Sukamta menyoroti program pembangunan rumah tidak layak huni yang hanya memperoleh anggaran sekitar Rp50 juta untuk rumah tipe 36.

Meski secara perhitungan biaya dinilai belum mencukupi, program tersebut tetap dapat diselesaikan berkat efisiensi dan dedikasi personel TNI yang tidak menghitung biaya tenaga kerja karena telah menjadi bagian dari tugas mereka sebagai prajurit.

Harapan untuk Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini berharap ke depan peningkatan kesejahteraan prajurit juga diikuti dengan penambahan anggaran operasional sehingga pelaksanaan berbagai program kemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.

Dalam kesempatan itu, Sukamta juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan TNI.

Ia mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kegiatan, seperti pembersihan danau, masyarakat turut membantu dengan meminjamkan alat berat, menyediakan konsumsi bagi personel, hingga memberikan dukungan lainnya.

"Ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat. Partisipasi seperti ini patut diapresiasi karena mencerminkan kuatnya semangat gotong royong," katanya.

Meski demikian, Sukamta mengingatkan agar seluruh bentuk dukungan masyarakat tetap dicatat dan dilaporkan secara administratif. Menurutnya, pelaporan yang memisahkan penggunaan anggaran dari APBN dan kontribusi masyarakat penting dilakukan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan alokasi anggaran TNI di masa mendatang.

"Kalau seluruh satuan TNI di Indonesia melakukan pencatatan yang baik, maka secara akumulatif akan terlihat kebutuhan riil di lapangan.

Data itu akan menjadi dasar yang penting dalam menentukan peta alokasi anggaran ke depan," pungkasnya.