Ketua Pansus KTR Tekankan Perlunya Regulasi Rokok yang Tegas dan Berimbang

JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok (Pansus KTR), Farah Savira, menegaskan bahwa dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR, penting untuk memperhatikan dua sisi yang saling berkaitan: aspek kesehatan dan dampak ekonomi.

“Memang alasan utama Perda ini dibuat adalah demi kesehatan masyarakat.

Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pembatasan yang ada,” ujar Farah dalam rapat pembahasan lanjutan Perda KTR, Rabu (23/4/2025).

Baca Juga : Pansus Perparkiran DPRD DKI Resmi Dibentuk, Targetnya Urai Kemacetan dan Tambah PAD

Menurutnya, Perda ini harus diarahkan bukan hanya untuk membatasi, tetapi juga memberikan pengaturan yang jelas terkait kawasan mana saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk aktivitas merokok.

Ia juga menekankan perlunya pengaturan terhadap penjualan dan iklan produk rokok.

Farah mengapresiasi masukan dari anggota pansus lainnya dan meminta agar pembahasan pasal-pasal dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan.

Ia juga meminta Badan Nasional Informasi (BNI) Kesehatan untuk menyajikan data yang lebih dalam mengenai jumlah perokok aktif dan pasif di DKI Jakarta.

“Pajak rokok berkontribusi sekitar 10 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau setara dengan Rp 1 triliun.

Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan dampaknya, terutama kepada anak-anak,” katanya.

Baca Juga : Singgih Raharjo Menyoal KTR di Wilayah Kota Yogyakarta

Farah mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya jumlah perokok anak usia 15–17 tahun yang mencapai 55 persen, naik drastis dari kelompok usia sebelumnya.

“Kami juga mendengar masih banyak warung sekitar sekolah yang menjual rokok.

Akses rokok masih terlalu mudah, termasuk rokok elektrik yang kini bahkan dijual di stasiun MRT dan halte-halte,” ucapnya.

Farah menambahkan, paparan asap rokok di tempat-tempat tertutup seperti restoran dan tempat hiburan juga meningkatkan jumlah perokok pasif.

“Saya sendiri termasuk yang jadi perokok pasif karena lingkungan.

Padahal tidak pernah merokok,” tuturnya.

Ia menegaskan, Perda ini ke depan harus tegas dalam hal regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum.

Harapannya, pengaturan ini bisa mengurangi akses mudah terhadap rokok tanpa mengabaikan sisi ekonomi dan sosial masyarakat.

“Setelah ini kami akan dengarkan masukan dari Generasi Kesehatan, Biro Hukum, dan Biro Kesehatan untuk memperkaya isi Perda,” tutupnya.

(DID)