Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3-8,3 Juta, Zulhas Buka Suara

Gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ditetapkan berkisar Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan.

Angka ini diungkap langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, pada 29 September 2026.

Besaran tersebut sudah mencakup seluruh komponen tunjangan dan disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing daerah.

Status manajer Kopdes Merah Putih adalah pegawai BUMN dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Penempatan manajer ditargetkan selesai 1 Oktober, evaluasi pada 7 Oktober, dan pembagian tugas operasional pada 15 Oktober.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyalurkan pupuk, beras SPHP, bantuan pangan, LPG 3 kg, serta layanan BRILink, Mekaar, dan pembayaran listrik melalui koperasi desa.

Angka gaji yang mendekati dua kali UMK beberapa daerah ini langsung memicu reaksi publik.

Banyak warga desa mempertanyakan kewajaran besaran tersebut, mengingat kondisi ekonomi pedesaan yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan.

Kekhawatiran utama bukan pada angka itu sendiri, melainkan pada potensi kecemburuan sosial dan transparansi proses seleksi.

Zulhas menjelaskan bahwa besaran gaji tersebut ditetapkan karena tanggung jawab manajer yang berat untuk membangun ekonomi desa.

"Karena tanggung jawabnya berat untuk membangun ekonomi desa itu, itu dilihat daerahnya, sesuai dengan UMK daerah itu.

Antara Rp6,3 (juta) sampai Rp8,3 (juta)," ujar Zulhas dalam konferensi pers tersebut.

Ia menambahkan bahwa status manajer saat ini masih dalam tahap penempatan. "Yang paling penting sekarang, dari manajer-manajer itu ditempatkan, diterima dulu.

Agar statusnya tetap sebagai pegawai PKWT. PKWT itu pegawai waktu tertentu. Kontrak dua tahun," kata Zulhas. Ia berharap para manajer Kopdes mulai bekerja pada 1 Oktober.

Di balik angka ini, ada persoalan mendasar yang perlu dibedah.

Program Kopdes Merah Putih bertujuan menggerakkan ekonomi desa dengan menarik talenta muda kembali ke kampung halaman.

Namun, penetapan gaji berbasis UMK berpotensi menciptakan disparitas antar daerah dan memicu inflasi upah di pedesaan.

Jika rekrutmen tidak transparan, program ini bisa dipersepsikan sebagai proyek politik atau bagi-bagi jabatan.

Sebaliknya, jika dikelola baik, gaji kompetitif ini bisa menjadi magnet bagi generasi muda untuk membangun ekonomi desa secara serius.

Persoalannya, publik belum melihat kriteria seleksi yang jelas dan terbuka.

Pemerintah perlu segera membuka mekanisme rekrutmen secara transparan.

Pengumuman terbuka dengan kriteria seleksi yang terukur akan meredam kecurigaan dan memastikan yang terpilih benar-benar kompeten.

Sosialisasi manfaat program kepada warga desa juga penting agar kecemburuan sosial tidak berkembang menjadi konflik.

Skema gaji berbasis kinerja (performance-based) bisa menjadi jalan tengah.

Dengan begitu, akuntabilitas manajer terjaga dan publik melihat bahwa besaran gaji sebanding dengan hasil kerja nyata.

Pelibatan tokoh desa dalam pengawasan operasional Kopdes juga akan memperkuat legitimasi program di mata warga.

PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai badan pengelola perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala.

Tanpa pengawasan ketat, program yang niatnya baik bisa kehilangan kepercayaan publik di level akar rumput.

Evaluasi 7 Oktober dan pembagian tugas 15 Oktober menjadi momen krusial untuk membuktikan bahwa program ini serius.

Program Kopdes Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar soal angka gaji. Ini tentang bagaimana negara membangun kepercayaan di tingkat desa.

Transparansi, komunikasi yang baik, dan akuntabilitas adalah kunci agar data dan kebijakan ini benar-benar menjadi emas bagi kesejahteraan desa. STRATEGI SOLUSI

Bagi Anda yang mengelola koperasi, BUMDes, atau lembaga pemberdayaan desa, tantangan terbesar bukan pada besaran gaji, melainkan pada tata kelola dan akuntabilitas.

BERNAS merekomendasikan pendampingan transformasi digital untuk koperasi dan UMKM desa melalui Consulting Business Plan dari BERNAS — sesi konsultasi 1-on-1 untuk menyusun business plan, roadmap digital, dan sistem pengukuran kinerja yang terukur.

Untuk pengurus koperasi yang ingin membangun sistem operasional modern, Adolo — Business Model Automation 5.0 dapat memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan otomatis, sehingga manajer Kopdes bisa fokus pada strategi ketimbang administrasi.

Informasi lebih lanjut kunjungi bernas.id.