Forum Perempuan Desak Pramono Pecat ASN Berpoligami

JAKARTA BERNAS.ID – Puluhan perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menyuarakan penolakan terhadap praktik poligami di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN).

Mereka juga menagih komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menindak tegas bawahannya yang terbukti melakukan praktik tersebut.

Tuntutan itu disampaikan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (21/5/2025).

Baca Juga : Izin Poligami ASN di DKI Disorot, Pengamat Sebut Aturan Justru Perketat Syarat

Koordinator aksi, Via Loilatu, menyampaikan orasi yang menegaskan bahwa FPTP berdiri bersama Gubernur Pramono Anung, yang sejak awal menjabat menyatakan penolakannya terhadap poligami dan siap mencopot jabatan ASN yang melakukan pelanggaran etika semacam itu.

“Sebagai Koordinator Aksi dari Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP), saya, Via Loilatu, menyampaikan bahwa kami, para perempuan Jakarta, menolak tegas praktik poligami di kalangan pejabat dan ASN.

Kami berdiri bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang telah menyatakan sikap menolak poligami di lingkungan birokrasi,” tegas Via.

Ia menyatakan bahwa janji gubernur untuk bersikap tegas harus dibuktikan.

Menurutnya, ini bukan sekadar persoalan moral pribadi, tetapi menyangkut integritas, etika, dan keadilan gender dalam pemerintahan.

Baca Juga : Neneng Hasanah Minta Gubernur Pramono Anung Perhatikan Nasib ASN di Kepulauan Seribu

Via juga mendesak agar Gubernur DKI membuktikan ucapannya dengan menindak dan memecat ASN yang berpoligami.

FPTP juga menuntut agar Inspektorat DKI segera memeriksa serta menginvestigasi para pejabat yang diduga menjalankan praktik poligami dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.

Pejabat dan ASN yang terbukti bersalah diminta untuk segera mundur dari jabatannya.

Tak hanya itu, FPTP menuntut agar seluruh ASN menjunjung tinggi etika dengan tidak melakukan hubungan gelap atau perilaku menyimpang yang dapat merusak suasana kerja dan mencoreng nama baik institusi birokrasi.

“Kami hadir hari ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan etika yang semestinya dijunjung tinggi oleh para pelayan publik.

Jakarta harus menjadi contoh pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya di hadapan para peserta aksi dan awak media.

Aksi yang berlangsung damai ini juga dihadiri tokoh perempuan Fero Leslesi.

Para peserta membawa spanduk dan poster berisi seruan menolak poligami dan menyerukan pembenahan moral birokrasi. (DID)