YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Yogyakarta mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat keberpihakan kepada warga rentan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja dari Fraksi PAN, Tri Waluko Widodo, menilai masih banyak warga kelas bawah yang belum bisa mengakses bantuan pemerintah. Salah satunya warga yang masuk kategori desil 6 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Menurut Widodo, indikator desil saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Faktanya, tidak sedikit warga di desil 5 ke atas yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Namun mereka terhalang mendapatkan bantuan karena terbentur aturan dan batasan administrasi.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Peringatan kemerdekaan harus jadi momentum memperkuat keberpihakan. Jangan sampai keluarga yang sedang kesulitan malah kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial hanya karena terganjal batasan desil,” kata Widodo saat ditemui di DPRD Kota Jogja, Senin (17/8/2026).
Komisi D, kata dia, terus berkoordinasi dengan Pemkot agar warga desil 6 bisa masuk sebagai kategori penerima bantuan.
Dengan begitu mereka berhak mendapatkan bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya.
Di bidang pendidikan, Komisi D mendorong program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD diperluas sasarannya hingga desil 6. Bahkan desil 7 juga dimungkinkan, sepanjang didukung data ekonomi yang akurat dan terverifikasi.
Untuk sektor kesehatan, legislatif mendesak Pemkot mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan warga desil 5 ke atas yang dinonaktifkan pemerintah pusat. Pembiayaannya bisa menggunakan APBD Kota Jogja.
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang terdata bukan sebagai karyawan aktif.
Widodo juga menyorot peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Ia mendorong Pemkot mengalokasikan anggaran berupa honor bagi para kader posyandu agar kinerja mereka lebih optimal.
Sementara di sektor bantuan sosial, Fraksi PAN memperjuangkan agar bantuan pemakaman tidak hanya untuk desil 1 dan 2. Bantuan itu diusulkan diperluas hingga desil 5 secara proporsional.
Desakan ini muncul karena biaya pemakaman yang terus naik dan semakin terbatasnya lahan pemakaman di Kota Jogja.
Sejumlah usulan tersebut sudah disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bagian Hukum Pemkot Jogja, serta dalam konsultasi ke Kementerian Sosial. Saat ini usulan tersebut sudah masuk tahap inventarisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
“Kami ingin kemerdekaan hadir dalam bentuk rasa aman. Warga tak boleh lagi cemas anak putus sekolah, bingung tak bisa berobat, atau kehilangan jaring pengaman sosial,” tegas Widodo. (age)
Berita Terkait:
- Rayakan HUT RI, PAM JAYA Dukung Ambulans untuk Warga Baduy
- Pendapatan Parkir Anjlok Rp900 Juta, Komisi B DPRD Kota Jogja : Perbaiki Tata Kelola Dishub
- Dinkes Sleman Melaporkan Ribuan Anak Alami Gejala DepresiDinkes Sleman Melaporkan Ribuan Anak Alami Gejala Depresi
- Data Akurat Bantuan Tepat, Mahasiswa KKN Kolaboratif Jember Dampingi Survei Desil 2 Desa Jubung
- Pecinta Anabul Siap-Siap, Pemkot Jogja Segera Gelar Vaksin Rabies Gratis

