DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota segera mengoptimalkan ribuan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU). Aset milik daerah itu dinilai bisa difungsikan ganda sebagai infrastruktur jaringan fiber optik berkonsep smart pole. Langkah ini disebut menjadi solusi untuk dua persoalan sekaligus, yaitu menertibkan kabel udara yang semrawut di ruang publik dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Potensi Tiang PJU sebagai Barang Milik Daerah
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jogja, Marwoto Hadi, menilai tiang PJU merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial. Jaringannya sudah tersebar hingga ke tingkat kampung. Sayangnya, selama ini fungsinya masih sebatas penerangan jalan.
“Pemanfaatan aset daerah berupa tiang PJU belum maksimal. Padahal aset ini menyimpan potensi ekonomi besar jika dikelola dengan skema yang tepat,” kata Marwoto saat ditemui di DPRD Kota Jogja, Selasa (11/8/2026).
Skema Kerja Sama dan Pemanfaatan Pendapatan
Menurut Marwoto, Pemkot bisa membuka kerja sama pemanfaatan aset dengan operator telekomunikasi. Dari skema itu, Pemkot berpeluang mendapat pemasukan dari sewa aset, kontribusi tetap, hingga skema bagi hasil. Pendapatan tersebut bisa dikembalikan langsung untuk kepentingan warga, misalnya untuk biaya pemeliharaan PJU, pembangunan internet gratis di kampung, pemasangan CCTV keamanan lingkungan, sampai penguatan sarana UMKM digital.
Dorongan Pengembangan Smart Pole
Lebih dari sekadar sewa tiang, Marwoto juga mendorong agar infrastruktur PJU dikembangkan menjadi smart pole. Tiang penerangan ini bisa diintegrasikan dengan CCTV, WiFi publik, sensor kualitas udara, hingga perangkat Internet of Things (IoT). Konsep ini dinilai sejalan dengan cita-cita mewujudkan Smart City di Kota Jogja.
Langkah yang Diperlukan Pemkot
Agar rencana ini berjalan, DPRD meminta eksekutif segera menyiapkan payung hukum, di antaranya regulasi khusus pemanfaatan aset, standar teknis instalasi, dan penetapan tarif sewa yang jelas. DPRD juga menyarankan Pemkot untuk menyusun masterplan utilitas kota, menerbitkan perizinan terpadu, serta mewajibkan operator menata ulang kabel-kabel udara yang saat ini semrawut.
“Kami optimistis. Dengan regulasi yang jelas dan kerja sama transparan, pemanfaatan aset ini bisa jadi inovasi strategis. Tujuannya menciptakan tata kelola kota yang lebih estetis, produktif, dan berdaya saing digital,” tegas Marwoto.