BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Digitalisasi Desa Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi, Menko Airlangga Soroti Infrastruktur

Gempa NTT kembali membuka luka kesenjangan digital di desa: 91 BTS lumpuh, ekonomi lokal terisolasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan digit

Sabtu, 22 Agustus 2026 04:42 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Gempa NTT kembali membuka luka kesenjangan digital di desa: 91 BTS lumpuh, ekonomi lokal terisolasi."

🗓️ Dipublikasikan pada 21 Agustus 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Gempuran bencana alam tak hanya meruntuhkan bangunan, tetapi juga memutus nadi komunikasi dan ekonomi warga.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), peristiwa gempa baru-baru ini menjadi cermin pahit betapa rapuhnya infrastruktur digital di daerah terpencil.

Sebanyak 91 unit Base Transceiver Station (BTS) sempat lumpuh total, membuat warga di pengungsian terisolasi dari informasi dan keluarga.

Per Selasa, 18 Agustus 2026, laporan menunjukkan masih ada 5 unit BTS yang belum pulih.

Meski XLSmart telah menerjunkan 7 unit genset permanen dan 16 unit genset portabel, serta membagikan kuota internet gratis untuk pelanggan XL, Smartfren, dan AXIS, kejadian ini menyoroti persoalan yang jauh lebih besar: kesenjangan infrastruktur digital antara desa dan kota.

Bantuan Cepat vs Akar Masalah

Donny Darmawan, Regional Group Head XLSmart Area Bali Nusra, menyatakan bahwa akses komunikasi menjadi kebutuhan krusial di tengah bencana.

"Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan jaringan agar masyarakat di wilayah terdampak tetap dapat berkomunikasi.

Tim teknis kami akan tetap bekerja hingga seluruh layanan kembali normal 100 persen," ujarnya.

Bantuan ini tentu meringankan, namun hanya menjangkau pelanggan operator tertentu, menyisakan pertanyaan besar tentang warga yang menggunakan layanan lain.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah lama menekankan bahwa digitalisasi desa adalah salah satu kunci untuk menggerakkan roda ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.

Insiden di NTT ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang tahan bencana dan merata bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak.

Dampak Ekonomi yang Terabaikan

Gangguan jaringan telekomunikasi bukan hanya soal sulitnya menelepon keluarga.

Dampaknya jauh lebih dalam: operasional bisnis lokal dan UMKM terhambat, transaksi digital macet, dan produktivitas ekonomi menurun drastis.

Di tengah upaya pemulihan pascabencana, keterisolasian informasi justru memperlambat roda ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor untuk masuk ke daerah.

Ini adalah pukulan telak bagi upaya pemerataan ekonomi.

Ketika desa tidak terhubung dengan ekosistem digital nasional, maka produk-produk unggulan lokal tidak bisa dipasarkan secara luas.

Padahal, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan terus tumbuh, dan desa seharusnya menjadi lumbung pertumbuhan baru. Menuju Infrastruktur Digital Tangguh

Pemerintah perlu bergerak cepat.

Percepatan pembangunan BTS dan fiber optik di daerah rawan bencana harus menjadi prioritas, dengan standar ketahanan tinggi agar tidak mudah lumpuh saat gempa atau bencana lain melanda.

Skema pendanaan kolaboratif antara pemerintah dan swasta bisa menjadi solusi untuk daerah terpencil yang secara komersial kurang menarik.

Selain infrastruktur, program literasi digital bagi warga desa juga tak kalah penting.

Teknologi canggih tidak akan berarti jika masyarakat tidak mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha atau mengakses layanan publik.

Integrasi data desa juga diperlukan agar program pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 mencapai 5,08 persen, sementara Gini Ratio pada September 2025 berada di angka 0,379.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah.

Digitalisasi desa yang efektif dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan tersebut. Momentum Perbaikan Pascabencana

Bencana NTT seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh, bukan sekadar respons darurat.

Pembangunan infrastruktur digital yang tahan bencana dan merata hingga ke desa-desa adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi nasional.

Hal ini sejalan dengan upaya transformasi digital yang sedang digalakkan di berbagai daerah, seperti yang dibahas dalam 7 Strategi Transformasi Digital Surabaya Menuju Visi Besar Indonesia Emas 2045.

Kita tidak bisa terus-menerus belajar dari bencana dengan cara yang sama.

Sudah saatnya pemerintah, operator telekomunikasi, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk merancang peta jalan digitalisasi desa yang komprehensif.

Ini bukan hanya tentang membangun menara BTS, tetapi juga tentang membangun ketahanan ekonomi dan sosial bangsa.

Kejadian di NTT juga mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan infrastruktur di tengah situasi darurat, sebagaimana Insiden Ekor Pesawat Vietnam Airlines Kembali ke Landasan, Ini Faktor Pemicunya yang menyoroti pentingnya prosedur keselamatan dan kesiapan teknis.

Prinsip yang sama berlaku untuk infrastruktur digital: harus ada sistem redundansi dan rencana kontingensi yang matang. Tantangan untuk Semua Pihak

Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah daerah dan pusat serius mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur digital yang tahan bencana?

Apakah operator telekomunikasi berkomitmen membangun jaringan di daerah terpencil meski secara bisnis kurang menguntungkan?

Dan apakah masyarakat desa siap beradaptasi dengan ekonomi digital?

Semua pihak harus menjawab tantangan ini dengan aksi nyata, bukan sekadar janji.

Digitalisasi desa bukan proyek jangka pendek, melainkan fondasi untuk masa depan Indonesia yang lebih merata dan sejahtera.

Seperti halnya pemulihan setelah Situasi Stasiun Manggarai dan KRL Bogor Kembali Normal, Dampak Tawuran Warga Mereda yang menunjukkan bahwa pemulihan butuh koordinasi dan waktu, pembangunan infrastruktur digital juga membutuhkan komitmen berkelanjutan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa mengubah bencana menjadi momentum untuk membangun fondasi digital yang lebih kuat dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tag:#daerah#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Digitalisasi Desa Belum Maksimal Gerakkan Ekonomi, Menko Airlangga Soroti Infrastruktur”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah