Demokrat DKI Desak Desentralisasi Pengelolaan Sampah, Bantar Gebang Sudah Kritis

JAKARTA, BERNAS.ID – Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengubah pendekatan pengelolaan sampah yang selama ini terpusat dan terlalu bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Fraksi menilai, dengan volume sampah mencapai 7.735 ton per hari, Jakarta kini berada dalam situasi krisis pengelolaan sampah.

“Bantar Gebang sudah kelebihan kapasitas.

Padahal kapasitas desainnya hanya 6.500 ton per hari,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat–Perindo, Nur Afni Sajim, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Senin (16/6/2025).

Baca Juga : Demokrat Minta Data RW Kumuh Diperbarui, Soroti Anggaran BPS yang Dihapus

Fraksi Demokrat mencatat bahwa 67 persen dari total timbulan sampah harian Jakarta berupa sampah organik, namun sangat sedikit yang diolah menjadi kompos atau biogas.

Bahkan, tingkat daur ulang sampah Jakarta baru mencapai 12 persen, jauh dari target nasional sebesar 30 persen.

Melihat kondisi tersebut, Demokrat–Perindo mendorong pembangunan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah kelurahan, termasuk Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan teknologi ramah lingkungan.

“Desentralisasi pengelolaan sampah perlu dilakukan agar ketergantungan pada Bantar Gebang berkurang.

Sampah harus diproses sedekat mungkin dari sumbernya,” tegas Nur Afni.

Baca Juga : APBD 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah, MJN Minta Pemprov DKI Fokus Menuju Kota Bisnis Global

Fraksi juga menekankan pentingnya membangun sistem pengolahan mandiri di lokasi, mengurangi mobilitas truk pengangkut sampah, serta menurunkan biaya transportasi dan emisi karbon.

Salah satu usulan konkret adalah pengalihan sebagian anggaran transportasi sampah untuk mendukung pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mikro di tiap kecamatan.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga mengusulkan pendirian bank sampah di seluruh RT dan RW sebagai tahap awal pemilahan.

“Warga perlu dilibatkan sebagai aktor utama pengelolaan sampah, melalui insentif dan penyediaan peralatan yang memadai,” jelasnya.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat–Perindo menyoroti lambannya operasional fasilitas penting seperti RDF Rorotan dan insinerator ramah lingkungan yang hingga kini belum berjalan optimal.

“Kita tidak bisa terus menunda-nunda.

Masalah sampah bukan hanya soal teknis, tapi sudah menjadi krisis lingkungan dan kesehatan publik,” tegas Nur Afni.

Fraksi Demokrat–Perindo juga meminta perhatian khusus terhadap Kepulauan Seribu, yang hingga kini masih kekurangan armada pengangkut sampah dan belum memiliki fasilitas TPS 3R yang memadai.

“Ini harus segera dibenahi. Kepulauan Seribu juga bagian dari Jakarta yang wajib mendapat layanan setara,” pungkasnya. (DID)