JAKARTA, BERNAS.ID – DPR RI melalui Badan Anggaran atau Banggar DPR, menggelar rapat terkait anggaran untuk tujuh kementerian koordinator pemerintahan Presiden Prabowo, agar bisa maksimal dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Terutama terkait langsung dengan program 100 hari pemerintahan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, di Gedung DPR RI Senin, (2/12/2024).
Said menilai, Kementerian koordinator yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun.
Baca Juga : Rocky Gerung: Pembinaan Kabinet Merah Putih di Hambalang dan Magelang Tidak Berguna
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas berat para menko, dalam membantu Presiden, menyinkronkan, mengkoordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing, perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar Said.
Karena itu, Said memastikan Banggar akan mendukung rancangan anggaran yang disusun tujuh kementerian koordinator.
Yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. .
Baca Juga : Ketua Umum persaudaraan 98 Wahab Talaohu: Formasi Kabinet Merah Putih Solusi Jenius
Sehingga, target pembangunan jangka pendek 100 hari pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera terealisasi dengan baik. Terutama program pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa,” tutup Said. (FIE)