BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

INTERNASIONAL

Pemerintah Diminta Transparan Terkait Dokumen Kesepakatan FIR Indonesia-Singapura

Selasa, 1 Februari 2022 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 31 Januari 2022.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita internasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah bersikap transparan menjelaskan detail isi kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau realignment Flight Information Region (FIR) yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Singapura. Hal itu ditegaskannya karena adanya perdebatan terkait untung rugi kesepakatan FIR Indonesia-Singapura.

“Kesepakatan yang dibuat dengan negara lain termasuk dalam kategori kebijakan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga menyangkut kedaulatan negara,” kata Sukamta, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Wajib Lakukan Ini Ketika Anda Berkunjung ke Singapura

“Maka, dokumen kesepakatan baik terkait ekstradisi, pelayanan ruang udara dan kerja sama pertahanan yang telah ditandatangani wajib untuk dapat diakses oleh publik,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, Sukamta meminta hal tersebut. Pasalnya sejauh ini belum ada penjelasan detail terkait isi kesepakatan-kesepakatan itu.

Baca juga: Canggih, Robot Asal Singapura Ini Bisa Bersihkan Lantai sambil Melucu

Ia mengutarakan, sejauh ini yang beredar di publik adalah penjelasan poin-poin kesepakatan.

“Bukan dalam bentuk dokumen resmi yang telah ditandatangani,” tambah dia.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, wilayah Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau sangat strategis bagi Indonesia.

Adapun dua wilayah itu berada di Indonesia yang berdekatan dengan Singapura.

Dalam perjanjian, nyatanya Singapura masih tetap menguasai sebagian FIR Indonesia.

Hal itu terlihat dari salah satu poin kesepakatan terkait Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia.

Rilis resmi pemerintah merinci penjelasan Menhub Budi Karya Sumadi yang menjelaskan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura memberikan PJP di sebagian area FIR Indonesia yang berbatasan dengan FIR Singapura.

Artinya, sebagian wilayah pada FIR yang kini diambil alih Indonesia masih akan tetap dipegang atau dikuasai oleh Singapura.

“Berdasarkan kesepakatan yang termaktub dalam UNCLOS III 1982 dan Konvensi Chicago 1944, kedaulatan negara di ruang udara di atas teritorinya adalah bersifat eksklusif. Artinya, ruang udara di atas wilayah kepulauan Natuna dan Riau adalah kedaulatan Indonesia,” nilai dia.

“Jika mendasarkan klaim ini, mestinya pengelolaan FIR di wilayah tersebut dikelola oleh Indonesia,” sambung Sukamta.

Ia menyoroti apabila pemerintah saat ini sudah memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang navigasi serta teknologi keselamatan penerbangan.

Menurut dia, jika seperti itu, semestinya negosiasi untuk mendapatkan ruang udara di wilayah Kepulauan Natuna dan Riau akan lebih kuat.

“Saya menduga poin-poin kesepakatan terkait FIR terasa tidak banyak perubahan dibanding kesepakatan lama, seperti terkait pengelolan ruang udara pada ketinggian 0 sampai 37.000 kaki masih menjadi kewenangan Singapura,” nilai Sukamta.

“Ini karena daya tawar Indonesia tidak cukup kuat. Indonesia sejauh ini belum bisa masuk anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) kategori III, sementara Singapura sudah pada Kategori II,” tambah dia.

Oleh karena itu Sukamta berharap dokumen nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura bisa diakses publik.

Sehingga semua pihak dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani. (den)

Tag:#fir indonesia-singapura#transparansi dokumen#kesepakatan fir#pemerintah indonesia#ruang udara

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita InternasionalPilar Kebijakan