JAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan dan memperbaiki segala persoalan penyelewengan penegakkan hukum pada institusi tersebut.
Fahri menduga pernyataan Presiden Jokowi terkait adanya 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) itu, sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN tersebut atas keluhan sejumlah kelompok.
“Saya mohon kepada Presiden Jokowi agar memberi kepercayaan kepada KPK, berilah kepercayaan kepada pemimpinnya yang sekarang. Mereka juga anak bangsa yang punya hati nurani, yang juga ingin memperbaiki keadaan,” ujar Fahri Hamzah, saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan peluncuran buku “Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman” di Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Fahri mengungkapkan, adanya pegawai KPK yang telah dinonaktifkan tersebut, belum bisa menerima fakta bahwa institusi pemberantasan korupsi itu telah melakukan koreksi yang serius terhadap jalannya penegakkan hukum.
Baca Juga : Tes Wawasan Kebangsaan tak boleh jadi Dalih Singkirkan Pegawai KPK
“Sehingga ada orang yang merasa bahwa kalau bukan karena sekian orang itu berada di lembaga tersebut, seolah-olah lembaga itu yang punya ribuan pegawai, yang punya anggaran dan jaringan yang besar, seolah-olah tidak ada gunanya,” tegas Fahri Hamzah.
Dia mengatakan, babak akhir dari koreksi penegakan hukum di KPK tidak boleh kembali ke belakang dan harus diteruskan. Untuk itu, ia meminta agar KPK bisa membenahi diri dari internal.
“Biarkan mereka dari dalam melakukan perbaikan, daripada kita bongkar semua malapraktek di masa lalu yang bisa merusak.
Kalau kita bongkar akan terlalu banyak masalah,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.
Fahri menyampaikan, sebab selama ini KPK terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum. Dimana penegakkan hukum itu hanya dijadikan sebagai alat untuk balas dendam.
“Pada masa lalu DPR pernah membuat Pansus, saya punya laporan Pansus sebanyak 1.000 halaman, begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Maka biarkanlah institusi itu bekerja, biarkanlah lembaga itu mengintegrasikan sistem hukum kita,” katanya.
Fahri mencontohkan, terkait kasus tindak kejahatan korupsi yang menjerat mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Dia meyakini bahwa Irman Gusman merupakan salah satu dari sekian orang yang dijerat hukum karena adanya korban konspirasi politik.
“Saya meyakinkan terhadap diri saya, bahwa beliau merupakan korban konspirasi politik yang menggunakan KPK sebagai alat pemidanaan. Kasus-kasus seperti Pak Irman ini banyak terjadi. Dengan adanya penyimpangan ini, saya merasa terganggu.
Maka saya mencoba menelusuri penyimpangan yang terjadi didalamnya,” terangnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi angkat bicara mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN. Jokowi menegaskan, TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK.
“Hendaknya hasil Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu ataupun institusi KPK, dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut,” ujar Presiden Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).
Presiden Jokowi tidak setuju 75 pegawai yang tidak lolos TWK itu diberhentikan.
Menurutnya, masih ada opsi lain yaitu pendidikan kedinasan.
“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang Wawasan Kebangsaan,” imbuhnya. (cdr)
