SEMARANG, BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo mengaku selalu memantau penggunaan anggaran kementerian dan lembaga setiap hari. Ia menginstruksikan supaya kementerian hingga lembaga menggunakan anggaran belanja secara optimal.
“Minggu kemarin saya sudah perintahkan juga seluruh kementerian lembaga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada, dan saya pantau setiap hari,” ungkap pria yang akrab disapa Jokowi itu saat mengunjungi, Semaranng, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).
Disebutkan Jokowi, kalau masih rendah, ia akan langsung menegur menteri maupun lembaga terkait.
“Kalau masih rendah saya telpon langsung saya tegur langsung menterinya atau kepala lembaganya.”
Jokowi menginginkan ekonomi di tanah air terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Ia tidak mau kementerian ataupun lembaga malah tidak maksimalkan mengeluarkan anggarannya.
“Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering dan semakin sedikit, kita harus terus belanja belanja itu kita dorong agar peredaran uang di masyarakat semakin banyak,” tandas mantan Wali Kota Solo itu.
Sebelumnya, ia sudah memberi peringatan keras kepada para menterinya supaya bekerja lebih optimal karena menghadapi pandemi Covid-19.
Jokowi sempat mengungkapkan kejengkelannya karena melihat menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
Menkes dipanggil DPR RI
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan telah memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk memberikan penjelasan terkait simpang siurnya informasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Benar bahwa penyerapan anggaran di Kemenkes belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya, jauh di atas angka tersebut.
Komisi IX juga mempersoalkan penyerapan anggaran kemenkes. Tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan presiden,” kata Saleh di Jakarta, Selasa (30/6/2020), dikutip Bernas.Id.
Berdasarkan data yang disampaikan Kemenkes, anggaran awalnya sebesar Rp 57,3 triliun. Setelah penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggarannya menjadi Rp 76,5 triliun.
Wakil Ketua Fraksi PAN itu mengungkapkan serapan anggaran Kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen.
Adapun Kemenkes mendapat alokasi anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 75 triliun, lanjut Saleh, sejauh ini yang disetujui Kementerian Keuangan hanya Rp 25,7 triliun. Sehingga alokasi akhir anggaran dari Kemenkes menjadi Rp 102,2 triliun.
“Perlu diketahui, bahwa dari alokasi anggaran sebesar 25,7 T tersebut, yang terealisasi baru sebesar Rp 345 miliar. Sisanya, masih dalam proses revisi DIPA.
Bahkan ada yang masih proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada kementerian kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur,? jelasnya.
Pihaknya menyarankan agar Kemenkes memberi penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi simpang siur.
Menkes, lanjutnya, juga harus melapor kepada Presiden langsung.
Sementara itu, lambatnya realisasi anggaran Kemenkes dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat karena penyebaran covid-19 di tanah air masih tinggi. (mta)

