BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo telah memutuskan larangan mudik bagi seluruh warga perantau di Jabodetabek ke kampung halaman. Pria yang akrab disapa Jokowi itu beralasan masih banyak masyarakat perantauan tetap mudik, dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.
Dalam rapat terbatas, Selasa (21/4/2020), jika masyarakat tetap mudik dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa. Para perantau di wilayah Jabodetabek dianggap orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Plt Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan larangan mudik berlaku mulai 24 April 2020 dan pelanggar akan diberi sanksi.
“Larangan mudik efektif terhitung Jumat 24 april 2020. Ada sanksi-sanksinya tapi sanksi efektif 7 Mei,” ungkap Luhut usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020).
Larangan mudik berlaku untuk warga di daerah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah yang telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Larangan mudik ini terutama warga Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
Belakangan, wilayah lain juga menyusul aturan PSBB antara lain Sumatera Barat, Pekanbaru, Makassar, Tegal, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Cimahi.
Luhut menambahkan selama larangan mudik diberlakukan, tidak ada penutupan jalan tol karena masih akan dilewati kendaraan pengangkut bahan pangan dan logistik, urusan perbankan, maupun kesehatan. Kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek tetap beroperasi selama larangan mudik berlaku. (mta)

