Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Cara Berkomunikasi Pemerintah Terkait Rencana Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Payah

Oleh: Redaksi Bernas•9 Oktober 2019
Cara Berkomunikasi Pemerintah Terkait Rencana Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Payah
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Menaikkan dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan terhadap peserta yang menggunakan fasilitas kesehatan kelas satu, dua dan kelas tiga rencananya akan diterapkan pa..."

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Oktober 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita kesehatan terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Menaikkan dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan terhadap peserta yang menggunakan fasilitas kesehatan kelas satu, dua dan kelas tiga rencananya akan diterapkan pada awal 2020. Kengototan pemerintah menaikkan iuran tersebut tidak disertai dengan komunikasi publik yang baik. Alih-alih menjanjikan peningkatan pelayanan dan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem dan manajemen, diskursus pemerintah untuk menaikkan BPJS Kesehatan diwarnai narasi yang tidak perlu.

Anggota DPD RI Fahira Idris menyayangkan kengototan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang tidak disertai dengan komitmen atau jaminan bahwa ke depan peserta akan mendapat pelayanan yang lebih baik.

?Ibaratnya memaksa orang membayar sebuah produk dengan selisih harga lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tidak diberi jaminan bahwa produk tersebut lebih baik dari sebelumnya.

Malah narasi-narasi yang mengiringi rencana kenaikan iuran justru menimbulkan rasa tidak simpatik,? kata Fahira Idris dalam pers rilisnya yang diterima bernas.id, Kamis (10/9/2019).

Menurut Fahira, alasan atau pembelaan pemerintah yang menyatakan bahwa jika iuran tidak dinaikkan maka BPJS Kesehatan bisa colaps (bangkrut), mengesankan deficit BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab semua peserta. Padahal, jika saja kinerja BPJS Kesehatan maksimal, terutama terkait strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi, penerimaan dan pengeluaran, dan sistem piutang, deficit tidak akan sebesar seperti sekarang.

Lanjutnya, belum lagi persoalan masih banyaknya ditemukan peserta bersama (tidak memiliki NIK dan NIK ganda, kolom fasilitas kesehatan kosong, atau peserta meninggal dunia) yang menjadi biang terus membengkaknya defisit, menandakan banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah.

Dia pun mengingatkan, menaikkan iuran BPJS Kesehatan persoalan serius, jangan disederhanakan, misalnya cuma naik 5.000 per hari atau sama seperti bayar parkir motor per jam sehingga tidak memberatkan.

?Narasi-narasi seperti ini sebaiknya dihindarkan. Bangun narasi yang lebih kuat dan persuasif agar publik lebih simpatik,? tukasnya. (sbh)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram