JOGJA, BERNAS.ID- Secara keseluruhan petani sawit mandiri belum diurus Pemerintah. Meski pemerintah sering mengeluarkan kebijakan, tidak sedikitpun memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit Indonesia.
Mansetus Darto, selaku Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia mengatakan terdapat banyak sekali contoh peraturan yang tidak berdampak misalnya Inpres no 8 tahun 2018 tentang evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan. “Dalam Inpres ini, presiden meminta untuk melakukan evaluasi ijin-ijin sawit yang sudah dikeluarkan bagi koorporasi serta melakukan pemetaan perkebunan rakyat, peningkatan sumber daya manusia, revitalisasi kelembagaan tani dan alokasi 20 persen dari kawasan hutan. Lagi-lagi Inpres ini tidak berjalan sehingga petani tidak memperoleh manfaat sejak inpres ini dikeluarkan bahkan makin lemah implementasinya karena diurus Kemenko Perekonomian dengan jabatan direktur,” katanya saat diskusi media bertajuk “108 Tahun Sawit Indonesia, Bagaimana Nasib Petani Kini?” di salah satu hotel yang terletak di Jalan Malioboro, Selasa 24 September 2019.
“Dampaknya petani produktivitasnya masih rendah karena kesulitan mengakses pupuk dan sarana prasarananya pun masih buruk karena masih menjual hasil produksinya ke tengkulak dengan harga sangat murah,” imbuhnya.
Mansetus juga menyebut harga Buah Tandan Segar milik petani masih ditentukan oleh hukum pasar dan belum ada model perlindungan harga petani dari gejolak pasar sebagaimana diatur dalam UU No.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. “Tidak berhenti di situ saja, pada tahun 2018, Presiden juga mengeluarkan Perpres No.86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, tetapi 4,9 juta hektar petani mandiri tidak mempunyai sertifikat tanah dan masih banyaknya kebijakan lain yang belum mendukung untuk penguatan Koperasi Rakyat di perkebunan sawit karena belum adanya peraturan yang tegas untuk membatasi korporasi dan pembatasan jangka waktu HGU (Hak Guna Usaha) yang saat ini perusahaan bisa menguasai tanah hingga 90 tahun,” bebernya.
Sedangkan, Hildzil Alim, Direktur HICON Law & Policy Strategis mencatat banyak sekali peraturan yang diterbitkan pemerintah. “Akan tetapi implementasi peraturan tersebut sedikit sekali mengakomodasi petani, misalnya pada tahun 2006, pemerintah menerbitkan Perpres No.1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.
Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM menandatangani peraturan menteri ESDM No.32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain.
Peraturan menteri itu pun mengalami perubahan tiga kali, terakhir dengan peraturan menteri ESDM No.12 tahun 2015.
Meski banyak peraturan diterbitkan, ternyata kehidupan petani tidak banyak berubah,”bebernya.
Hildzil juga menyebut pada tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan PP No.24 dan Perpres No.61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. “Tiga tahun setelahnya, Perpres 61 tersebut diubah menjadi Perpres No.66 tahun 2018.
Sebagai tindak lanjut, Menteri ESDM menandatangani peraturan menteri No.41 tahun 2018 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam rangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit.
Walaupun demikian, tetap saja implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak mampu mengangkat kehidupan petani, khususnya kesejahteraan petani,” katanya. (jat)