Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Amandemen Terbatas UUD 1945 Soal GBHN Tinggal Tunggu Waktu Saja

Oleh: Redaksi Bernas•15 Agustus 2019
Amandemen Terbatas UUD 1945 Soal GBHN Tinggal Tunggu Waktu Saja
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, Jumat (16/8/2019), sempat menyampaikan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya tentang perlunya..."

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Agustus 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, Jumat (16/8/2019), sempat menyampaikan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya tentang perlunya menyusun sistem seperti dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wakil Ketua MPR Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyebut semua fraksi di MPR sudah menyetujui.

?Jadi MPR yang sekarang ini pernah melakukan rapat antar fraksi dan semua fraksi menginginkan atau setuju terhadap amandemen Undang-Undang terbatas tentang GBHN. Karena alasannya, seperti yang disampaikan Pak Zulkufli Hasan, untuk memberikan kesinambungan pembangunan antara periode satu ke periode yang lain,? kata Ahmad Muzani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Muzani juga menyinggung soal kekhawatiran jika amendemen UUD 1945 meluas ke pasal-pasal lain dan tidak hanya tentang GBHN.

Menurutnya, perlu komitmen kuat dari pimpinan parpol dan anggota MPR agar hal itu tidak terjadi.

?Itu yang tidak boleh dipungkiri bahwa kemungkinan amandemen juga mengubah pasal lain. Sehingga saya kira harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan parpol dan anggota MPR bahwa amandemen itu terbatas untuk hal dimaksud saja, yaitu GBHN saja,? ujarnya.

?Karena jika kemudian pasal-pasal lain ikut dibongkar dengan alasannya menyesuaikan satu pasal dengan pasal lain, saya kira apa yang dikhawatirkan bisa saja terjadi,? tambahnya.

Menurut Muzani, amendemen terbatas pada GBHN perlu menjadi kehendak bersama. Namun, Muzani mengatakan pandangan yang beredar soal amandemen terbatas saat ini berbeda dengan pandangan dari fraksi-fraksi di MPR.

Ketua MPR Zulkifli Hasan membacakan pidato Panduan Sidang Paripurna di sidang tahunan MPR tahun 2019.

Di kesempatan itu dia menyampaikan rekomendasi MPR periode selanjutnya tentang perlunya menyusun seperti dalam GBHN.

Salah satu rekomendasi yang telah disepakati bersama yaitu perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap UUD 1945.

Alasan utama perlu sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingatkan negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. (sbh)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram