BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Pertumbuhan Penduduk Bisa Diturunkan dengan Kemitraan Pusat dan Daerah

Rabu, 20 Februari 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Februari 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

KOTAYOGYAKARTA, BERNAS.ID- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat kerja koordinasi (rakorda) tahun 2018. Dalam rakorda, juga dilakukan penandatanganan BKKBN dengan OPD Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rakorda BKKBN ini bertajuk “Memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan hubungan pusat dan daerah dalam menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan akses pembangunan keluarga.”

Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN Pusat, Sri Rahayu mengharapkan rakorda ini akan mampu meningkatkan spirit kinerja. “Akan terus meningkatkan spirit terhadap kinerja serta meningkatkan komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya di sebuah hotel di kawasan Malioboro, Rabu 20 Februari 2019.

Ia pun mengatakan program BKKBN harus berintegrasi dengan progam pembangunan daerah. “Untuk itu, harus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota,” ujarnya.

Sri Rahayu pun memaparkan berdasarkan Perpres No.72 tahun 2018, pembangunan ependudukan dan KB meliputi: (1) Penguatan akses layanan KB dan reproduksi yang merata dan berkualitas, (2) Penguatan advokasi kepada para pembuat kebijakan, (3) Peningkatan pembinaan reproduksi remaja dalam meningkatkan pendewasaan perkawinan, dan (4) Peningkatan peran dan fungsi keluarga, termasuk penguatan kelembagaan kependudukan termasuk kelanjutusiaan dan keluarga berencana yang efektif

“Untuk itu, kemitraan yang sinergis sangat penting untuk memberikan gambaran program kerja kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sedangkan, Tavip Agus Rayanto selaku Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setprov DIY yang membacakan sambutan Gubernur DIY mengatakan bahwa selaras dengan BKKBN, Yogyakarta juga telah membentuk dan mencanangkan program ?Kampung KB? sesuai dengan roadmap dan kebijakan nasional tahun 2016 yang lalu. “Saat ini telah terbentuk 78 Kampung KB di setiap kecamatan di DIY,” katanya.

Ia juga menyebut dengan kondisi laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib maka diterbitkan Perpres 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

“Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah, stakeholders terkait dan masyarakat,” imbuhnya.

Tavip mengatakan DIY sendiri telah memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 (lima) matra, yaitu pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan data base kependudukan yang disusun bersama antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi.

“GDPK ini menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah, bersama seluruh SOPD baik di tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota. Sejalan dengan ini, kelembagaan yang menangani program KKBPK dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota diharapkan untuk lebih fokus pada program KKBPK dan pembangunan keluarga, sesuai dengan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” tandasnya. (jat)

Tag:#pertumbuhan penduduk#kemitraan pusat daerah#kependudukan#pengendalian penduduk#otonomi daerah

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah