UII dan MK Kerjasama Wujudkan Pemilu Serentak yang Berintegritas

KOTAYOGYAKARTA, BERNAS.ID -Bersamaan dengan pembukaan milad yang ke-74, Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penegakan integritas pemilu 2019. Kemitraan UII dan MK sebagai lembaga negara ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan seminar nasional dan talkshow.

Ketua MK, Dr Anwar Usman mengatakan MK memang mempunyai kurang lebih 100 program kerjasama dengan perguruan tinggi. “Kegiatan dengan UII ini menjadi kegiatan pertama di tahun 2019, kenapa tema ini harus dilakukan di awal karena tahun 2019, kita berada di tengah situasi politik yang sedang hangat terkait pemilu 2019, tepatnya 17 April,” katanya di Kampus UII, Cik Dik Tiro Yogyakarta, Jumat 8 Februari 2019.

“Ini merupakan ujian dan pengalaman pertama bagi bangsa dan negara, mampu tidak kita ini mewujudkan pemilu serentak pileg dan pilpres yang berintegritas,” imbuhnya.

Dr Anwar mengatakan kalau Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara demokrasi besar lainnya, kita bisa menyebut negara kita, negara dengan demokrasi terbesar ketiga atau keempat, tapi kalau dilihat dari segi tantangan dan rintangannya, negara kita sebenarnya negara demokrasi paling besar bahkan dibandingkan dengan Amerika. “Kita lihat jumlah pulau puluhan ribu, suku, agama yang berbeda, bisa hidup tenteram dan damai,” ujarnya.

“Sistem pemilu pemilihan presiden Indonesia bila dibandingkan dengan Amerika antara Hillary Clinton dan Donald Trump, kalau sistem yang digunakan seperti sistem pemilu Indonesia, maka yang menjadi presiden bukan Donald Trump, tapi Hillary Clinton karena suara terbanyak dan populer,” bebernya.

Dr Anwar pun mengatakan dari segi satu sisi sudah luar biasa. “Kita ini memang boleh dikatakan cukup berani sehingga Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla dalam beberapa pidatonya menyebut pemilu yang paling rumit, pemilu di Indonesia. Coba nanti tanggal 17 April, ada lima kotak, lima kali tusuk, suara ada lima masuk.

Itu luar biasa. Untuk masyarakat menengah ke atas atau terpelajar itu tidak ada masalah, tapi sebagian penduduk besar kita tinggal di desa-desa,” tukasnya.

“Untuk itu, MK merasa perlu punya kewajiban panggilan hati nurani untuk menyebarluaskan bagaimana pelaksanaan pileg dan pilpres 17 April 2019 nanti bisa berintegritas,” tambahnya.

Sedangkan, Dr Saifudin, Ketua Panitia sekaligus Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII mengatakan untuk mengharapkan pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, Republik ini sudah membangun tatanan karena kita negara hukum. “Itu semula ada undang-undang agak terpisah-pisah, UU Pilpres sendiri, UU Penyelengara Pemilu sendiri, dan UU Pileg sendiri. Tapi sebenarnya itu esensinya dipayungi oleh jiwa dan roh yang sama.

Oleh karena itu, sejalan dengan putusan MK tahun 2013 yang menyatukan pilpres dan pileg diserentakkan, inilah untuk pertama kali, kita sebagai bangsa melaksanakan,” ujarnya.

Dalam rangka itu, lanjut Dr Saifudin, dikeluarkan aturan Undang-undang No 7 tahun 2017. “Undang-undang ini sangat rinci, sangat banyak pasalnya kurang lebih 570 pasal. Dari banyaknya pasal itu berarti Republik ini sudah menata dengan segala rambu-rambu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dipayungi dengan asas Luber kepada pemilih dan Jurdil kepada penyelenggara, imbuhnnya.

Menurut Dr Saifudin, UII sebagai perguruan tinggi ikut terpanggil untuk bisa ikut menyosialisasikan pemilu yang lima kotak ini, yaitu kotak pilpres, kotak DPR, kotak DPD, kotak DPRD provinsi, dan kotak DPRD kabupaten. “Ini kita tidak tahu bagaimana nanti teknis pelaksanaannya, apakah semulus yang dibayangkan. Jangankan masyarakat yang di pelosok, mungkin di antara kita yang menerima lima kartu itu, buka sudah bingung,” bebernya.

“Satu orang bisa mungkin membutuhkan 5 sampai 7 menit.

Kalau itu dibatasi sampai jam 1, apakah akan selesai. Ini akan menjadi problem yang sangat krusial yang bisa menimbulkan konflik atau sengketa. Bisa sengketa administrasi, kalau itu KPU dan Bawaslu.

Kalau hasil penetapan pemilu, itu MK. Kalau sengketa fisik, itu polisi,” urainya. (jat)