SLEMAN, BERNAS.id – 100 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman mendapatkan sosialisasi tentang Pemilu 2019 dari KPUD Sleman.
Trapsi Haryadi SIP, Ketua KPU Sleman mengatakan ada dua sosialisasi dari KPUD Sleman. “Pertama, sosialisasi terkait cara memilih dan tahapan pemilu yang sudah kita lakukan. Kedua, sosialisasi terkait dengan proses pindah memilih atau yang biasa kita sebut kita masukkan dalam daftar pemilih tambahan,” jelasnya seusai melakukan sosialisasi, Jumat 18 Januari 2019.
Tujuan dilakukan sosialisasi, Trapsi mengharapkan agar jika ada warga binaan yang belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau masuk dalam daftar DPT di tempat lain, akan dipindahkan sehingga bisa mencoblos di Lapas Cebongan dengan form A5, form untuk pindah memilih.
Lanjut tambahnya, Trapsi menyebut di Kabupaten Sleman ini memang agak khusus karena banyak kampus, pondok pesantren, sekolah-sekolah yang para pelajar atau mahasiswanya memiliki eKTP bukan warga Sleman.
“Di titik inilah kita akan proaktif jemput bola untuk mendaftar mereka, kemudian kita akan dorong untuk melakukan proses pindah memilih, lalu akan kita masukkan Daftar Pemilih Tambahan DPTb,” ujarnya.
Sedangkan, Erik Murdiyanto, Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman menyebut masih ada 92 warga binaan yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap. “Setelah kami pantau, dari 166 warga binaan sudah mengumpulkan KK dengan masuk kategori sampai dengan 17 April 2019 yang masih di sini, lalu 74 orang yang sudah terdata,” jelasnya.
“Kami masih menunggu yang 92 orang yang belum terdata untuk mengirimkan KK atau KTP via email kepada keluarga mereka karena kebanyakan warga binaan berasal dari luar Jogja,” imbuhnnya.
Erik mengatakan pihak Lapas Cebongan sendiri mengategorikan warga binaan dalam tiga kategori dalam rangka pendataan jelang Pemilu 2019. “Kategori 1, sudah memiliki KK dan KTP. Kategori 2, memiliki KK saja dan belum merekam e-KTP.
Kategori 3, tidak ada KK dan KTP tidak ada,” rincinya.
“Adapun yang kita sampaikan ke warga binaan adalah kita turun ke blok dan menginformasikan kepada pihak keluarga agar mereka mengumpulkan data diri berupa KK atau KTP baik dilakukan melalui pos atau email melalui scan KK atau KTP. Harapannya, mereka akan terakomodasi dalam kategori 1 agar bisa memilih sehingga terlindungi hak pilihnya,” tandasnya. (jat)