KOTAYOGYAKARTA,BERNAS.ID- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY akan mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Rektor UGM terkait dugaan maladministrasi penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di lokasi KKN.
“Sebelumnya, kami telah melakukan upaya persuasif dengan melayangkan surat permintaan kehadiran rektor, tapi tidak mendapat respon yang baik dari pihak rektor,” ujar Ketua ORI DIY Budhi Masturidi Kantor ORI DIY, Rabu 2 Januari 2018.
“Oleh karena itu, sore ini kami akan melayangkan surat pemanggilan yang pertama,” imbuhnya.
Budhi menceritakan bahwa tanggal 13 Desember, ORI DIY telah melayangkan surat permintaan pertama kehadiran rektor dengan jadwal kehadiran tanggal 19 Desember, tapi pihak rektorat memberikan tawaran lain agar pemanggilan dilakukan tanggal 20 Desember.
“Pada 20 Desember, kami dapat kabar yang akan hadir, pihak Pembantu Rektor dan Humas. Akhirnya tidak jadi karena kami butuh keterangan rektor,” ujarnya.
Karena membutuhkan keterangan rektor, Budhi menyebut pihaknya terus berkomunikasi dengan UGM untuk meminta tanggal rektor yang kosong, tapi sampai Libur Natal, tidak ada kejelasan. Akhirnya, Senin (31/12), ia menugaskan asistennya untuk ke UGM dengan membawa surat tugas.
“Kalau memang hari itu bisa, kami mengalah untuk meminta keterangan rektor di UGM, namun setelah menunggu agak lama, Rektor UGM menolak menemui tim kami,” ujarnya.
Seharusnya pada Rabu (2/1), lanjut Budhi, rektor datang ke Kantor ORI DIY, tapi pihaknya mendapat kabar bahwa Rektor tidak bersedia hadir ke Kantor ORI DIY, tetapi bersedia menerima ORI DIY di UGM.
“Kemarin tim sudah menunggu di UGM namun tidak ada kejelasan.
Kami memutuskan untuk tidak datang pada Rabu, dan akan menggunakan mekanisme pemanggilan sesuai pasal 31 UU No.37/2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia,” katanya.
Perbedaan surat permintaan kehadiran dan surat pemanggilan, Budhi menjelaskan bahwa dengan mekanisme surat pemanggilan, jika Rektor UGM tidak hadir setelah dikirimkan tiga kali surat pemanggilan, maka pihak ORI DIY akan melakukan pemanggilan paksa bekerjasama dengan pihak kepolisian sesuai pasal 31 UU No.37/2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Sedangkan, Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan terkait pemanggilan ORI DIY, ia menyerahkan kepada Bagian Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM untuk mengurus siapa yang akan datang memenuhi panggilan ORI DIY, Rabu (2/1).
“Untuk kasus ini, penyampaian ke publik adalah oleh Humas dan Wakil Rektor bidang kerjasama dan alumni,” katanya pada Rabu. (jat)

