SLEMAN, BERNAS.ID- Dari hasil pemantauan, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (KPPHPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan objek wisata populer tidak ramah kepada penyandang disabilitas.
Komisioner Bidang Pemantauan dan Layanan Pengaduan KPPHPD, Winarta mengatakan objek wisata populer di DIY masih kurang fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Kesimpulan itu didapatkan KPPHPD setelah melakukan pemantauan terhadap sepuluh objek wisata di DIY dalam kurun waktu 6 sampai 13 Desember, yaitu Gembira Loka, Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Kraton, Benteng Vredeburg, Museum Jogja Kembali, Taman Kaliurang, Lapangan Paseban Bantul, dan Museum Sono Budoyo.
“Dari hasil pemantauan, banyak objek wisata belum memenuhi hak-hak para difabel. Dari segi fasilitas toilet, jalur menuju objek wisata, pelayanan pengelola bagi penyandang disabilitas, maupun sistem layanan,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Komite Disabilitas DIY, Jalan Sriti No 20A, Demangan Baru, Caturtunggal Depok, Sleman, Rabu 26 Desember 2018.
Padahal, di dalam UU NO.8/2016, maupun Perda DIY NO.4/2012, menurut Winarta sudah jelas diterangkan, kaum disabilitas berhak memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata dan mendapatkan kemudahan akses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya berbagai wisatawan.
“Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Para pengelola objek wisata juga diharapkan memahami bagaimana melayani penyandang disabilitas secara tepat sesuai kebutuhannya,” ucapnya.
Sedangkan, menurut Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta, sebagai salah satu daerah tujuan wisata, harusnya objek wisata di DIY ramah bagi semua kalangan.
“Perlu ada universal desain di daerah objek wisata, jadi bisa dinikmati semua kalangan,” ujarnya.
Untuk itu, katanya, pihaknya akan melaporkan temuan ini kepada instansi yang terkait untuk ditindak lanjuti.
Pihaknya mendorong Pemerintah DIY maupun Kabupaten/Kota untuk memberikan sosialisasi mengenai kewajiban penyediaan fasilitas aksesibilitas dan standar aksesibilitas.
“Selain itu juga perlu adanya pengawasan rutin dan memberikan bimbingan/pembinaan bagi pengelola objek wisata dalam melayani penyandang disabilitas dan penyediaan fasilitas aksesibilitas di objek wisata,” ujarnya. (jat)

