SLEMAN, BERNAS.ID- Budi Setiono (59), alumni Kehutanan UGM tahun 79 selaku koordinator bakti sosial Alumni UGM bernama Blusukan Jokowi mengatakan bahwa kegiatan pasar murah sembako ini bukan ajang kampanye dan tidak terikat dengan keorganisasian alumni UGM karena murni gerakan moral pribadi.
“Ini adalah acara bhakti sosial alumni UGM yang digelar kaitannya dengan kepentingan Dies Natalis UGM ke-69, tetapi ini gerakan moral pribadi, komunitas yang tidak terikat dengan kegiatan organisasi di kealumnian UGM,” katanya di Dukuh Jetis Baran, Sardonoharjo, Ngaglik Sleman, Sabtu 15 Desember 2018.
Budi Setiono ini pun mengatakan kegiatan pasar murah sudah dikonsultasikan ke Bawaslu. “Kami sudah ke Bawaslu untuk koordinasi dan menanyakan, kami akan melakukan kegiatan ini, ijin sudah turun, sudah ditembuskan ke Bawaslu Sleman dan DIY, lalu kami minta saran,” ujarnya.
“Jadi yang bilang money politic itu yang tidak benar. Kami tidak ada niat yang seperti itu. Kalau kami niatnya berbohong, kami tidak ada usah ke Bawaslu, tidak usah konsultasi,” imbuh tegasnya.
Budi pun menjelaskan bahwa di bhakti sosial ini ada dua yang dilakukan, pertama berupa penjualan paket sembako dengan harga Rp15000 berisi 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, 2 kilogram beras dan kedua ada pemeriksaan dan pengobatan kesehatan yang dipandu oleh dokter-dokter dari UGM.
Namun, apa yang terjadi, menurut Budi, ada yang menggoreng money politic dari kupon yang dibuat dan tertera harganya Rp15000 untuk paket sembako, gula, minyak goreng, dan beras.
“Dari apa yang diperoleh itu, mereka goreng seakan-akan money politic karena mendapat uang Rp15000 dan sembako.
Uang Rp15000 itu bukan mereka dapat, tapi mereka membayar, membeli,” tegasnya.
Budi pun menegaskan bahwa ijin kegiatannya untuk bhakti sosial, bukan kampanye. “Oleh karena itu aturan di Bawaslu tidak boleh, kalau itu bukan kampanye, mencantumkan angka 01 dan gambar calon presiden,” ujarnya.
Namun, karena sudah terlanjur kuponnya bertuliskan angka 01 dan ada gambar capres-cawapres karena ketidaktahuan waktu itu, Budi menyebut pihaknya disarankan oleh Bawaslu untuk menghilangkan atau dihapus. “Akhirnya diputuskan digunting. Selain itu, ada yangvkami ganti semua (kuponnya-red),” ujarnya. (jat)

