YOGYAKARTA, BERNAS.id – Pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September 2018 di DIY diwarnai dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai aliansi. Momentum istimewa itu digunakan para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi yang dilakukan di halaman Kantor DPRD DIY Jalan Malioboro 54 Yogyakarta, Senin (24/9/2018) pagi.
Para mahasiswa berasal dari berbagai aliansi, seperti Aliansi GEMPA (Gerakan Mahasiswa Peduli Agraria), aliansi mahasiswa API (Aliansi Peduli Petani) dan aliansi mahasiswa GNP (Gerakan Nasional Pendidikan). Tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa tersebut merupakan isu yang saat ini masih hangat yakni terkait impor beras dan swasembada pangan.
Massa meminta pemerintah agar menghentikan impor beras dan kembali memberdayakan hasil para petani. Menurut mereka, Indonesia saat ini telah mengalami surplus beras.
Selain itu, masa juga memyampaikan beberapa isu dan konflik agraria baik pada lingkup nasional maupun daerah yang sampai saat ini belum menemukan titik terang, seperti kasus pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, kasus hutan kemasyarakatan kelompok petani Mintasari dengan ancaman pencabutan hak pengelolaan hutan serta kasus penggusuran di Parangkusumo.
Koordinator Lapangan (Korlap) Massa, Edward menuturkan, aksi yang mereka lakukan merupakan wujud kepedulian mereka terhadap Reforma Agraria yang berkeadilan yang mana di antaranya adanya persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan tanah, terlebih pada konflik agraria dalam pembangunan mega proyek NYIA.
?Dalam konflik tersebut ribuan masyarakat dan petani terpaksa harus tersingkir dari lahan dan rumahnya yang selama ini ditempati. Hal itu disebabkan oleh lokasi pembangunan bandara NYIA memakan lahan 637 hektar dengan memakai lahan 6 desa yang di dalamnya terdapat 11.501 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai petani, nelayan dan buruh,? kata Edward saat ditemui awak media di sela aksi.
Edward menyoroti pengesahan Undang-undang Keistimewaan tahun 2012 yang mana mampu membuat Pemerintah DIY secara leluasa mengklaim tanah-tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground (SG/PAG).
Menurut Edward, sejak diberlakukannya UU Keistimewaan tersebut tidak kurang dari 20 konflik agraria yang menyebabkan penggusuran dan perampasan lahan rakyat.
“Oleh karena ini kami menuntut agar pemerintah menghentikan pembangunan NYIA dan kami meminta untuk mencabut UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta mencabut UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY,” tegasnya.
Setelah melakukan orasi di halaman Kantor DPRD DIY, perwakilan dari masing-masing massa aksi diterima dengan baik oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, untuk sekaligus menanggapi tuntutan mahasiswa secara langsung.
Arif yang didampingi Agus Sumarsono menerima tuntutan para mahasiswa dengan baik dan menyetujui aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan.
Arif menyampaikan bahwa momentum yang baik dapat dilanjutkan dan tidak berhenti pada demo.
?Dari semua yang disampaikan mahasiswa dalam tuntutan merupakan poin-poin yang baik.
Dalam hal ini dapat menjadi pemikiran DPRD yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di level lebih tinggi,?
kata Arif.
Untuk mengawal isu dan tuntutan tersebut, aliansi mahasiswa peserta demo membawa dokumen berisi tuntutan dan pernyataan bagi DPRD DIY untuk menyelenggarakan diskusi lebih lanjut mengenai isu yang diangkat, sekurang-kurangnya dalam waktu satu bulan.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Arif sebagai bentuk persetujuan pengawalan aspirasi masyarakat. Aksi demo pun diakhiri dengan tertib. (nad)