SLEMAN, Bernas.id —Dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), ahli hukum dan ahli digital forensik perlu bersinergi. Hal ini sangat penting agar ahli digital forensik dapat menganalisa kasus hukum yang sedang ditangani secara teliti dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi warga negara Indonesia.
Yudi Prayudi SSi M.Kom, Ketua Pusat Studi Forensika Digital Fakultas Teknologi Industri UII kepada wartawan di kampus setempat, Rabu (21/11/2018) mengatakan, sinergitas ahli hukum dan ahli digital forensik sangat penting dan mendesak setelah ada sejumlah kasus pelanggaran UU ITE dan korbannya merasa tidak mendapatkan keadilan.
Kasus terbaru yang lagi ramai di masyarakat adalah kasus Baiq Nuril Maknun, yang diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) atas tindakan penyebaran rekaman suara perilaku asusila yang dilakukan atasannya. Ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.
Padahal Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual oleh mantan atasannya, mantan Kepala SMA 7 Mataram, NTB, pada 2014 silam.
?Saya melihat pengadilan atas Baiq Nuril pada awalnya tidak menyertakan ahli digital forensik. Sehingga saya menilai informasi tentang penyebaran rekaman suara perilaku asusila ini kurang tepat,? kata Yudi.
Dari kronologi peristiwa, menurut Yudi, Baiq Nuril merekam percakapan tindak asusila menggunakan smartphone-nya pada 12 Agustus 2012 pukul 16.30 WITA. Kemudian H Mudawin meminta smartphone Nuril untuk didengarkan, dicopi pada laptop dan flashdisk.
Selanjutnya, flash disk ini diberikan kepada orang lain, sehingga kasus rekaman menyebar ke mana-mana.
Menurut Yudi, hal yang perlu ditelusuri adalah bagaimana proses rekaman dilakukan dan bagaimana rekaman tersebut didapat sebagai barang bukti. Hal ini akan menentukan sah tidaknya rekaman yang diajukan dalam persidangan tersebut sebagai barang bukti yang sah. Selain itu, terpenuhinya Pasal 6 dari UU ITE yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
?Ahli hukum dan ahli TIK/Forensik Digital seharusnya dapat menjelaskan tentang kedudukan bukti rekaman dalam kasus ini serta terpenuhi unsur sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 tersebut,? kata Dosen Magister Teknik Informatika FTI UII ini.
Menurut Yudi, dalam kasus ini, Baiq Nuril tidak bersalah, karena tidak terbukti dia yang menyebarkan rekaman itu.
Sebab, faktanya Baiq menyerahkan handphone berisi rekaman percakapan itu kepada H Mudawin yang selanjutnya digandakan dan disebarkan.
Selama ini, menurut Yudi, sudah banyak penegak hukum telah mengikuti pelatihan digital forensik.
Namun pelatihan yang hanya berlangsung beberapa hari kurang efektif untuk menguasai digital forensik.
Selain itu, pelatihan sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu sehingga kondisinya sudah tidak seperti saat ini.
Karena itu, Yudi menyambut baik adanya usulan jika Ahli Forensik Digital sudah seharusnya menjadi pilar kelima pengadilan, khususnya untuk menangani kasus-kasus pelanggaran UU ITE.
Selama ini, pengadilan pidana ditangani polisi, jaksa, hakim dan advokad (Catur Wangsa).
?Saya setuju, Ahli Forensik Digital menjadi pilar kelima pengadilan pidana terutama dalam asus pelanggaran UU ITE.
Ke depan menjadi Sila Wangsa (polisi, jaksa, hakim, advokad dan ahli forensik digital,? ujar Yudi.
Yudi Prayudi juga membenarkan bahwa yang ditangani penegak hukum saat ini adalah baru menyangkut masalah proses beredarnya rekaman dan belum menyangkut isi atau konten rekaman.
Meskinya, konten/isi rekaman yang berbau percakapan asusila juga diproses secara hukum dengan menyeret mantan Kepala SMA 7 Mataram.
Menurut Yudi Prayudi, karena sejauh ini belum ada bukti bahwa Baiq Nuril Maknun yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti diatur alam pasal 27 ayat 1 UU ITE, maka mestinya Baiq Nuril Maknun bebas dari tuduhan alias tidaka dihukum. Karena itu, Yudi Prayudi mendukung upaya Peninjauan Kembali (PK) yang akan dilakukan Baiq Nuril Maknun. (lip)
📊 Survei Kilat BERNAS
Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Pakar Hukum dan Digital Forensik Perlu Bersinergi?
Pakar Hukum dan Digital Forensik Perlu Bersinergi...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




