Bernas.id- Elemen masyarakat SigabPan (Simpatisan dan Keluarga Besar PAN) Yogyakartya melakukan longmarch dari Taman Kuliner Sleman menuju Polda DIY untuk melakukan aksi damai solidaritas dan doa bersama untuk Amien Rais terkait pemanggilannya di Polda Metro Jaya sebagai saksi UU ITE hari ini, Rabu 10 Oktober 2018.
Imam Sujangi, Koordinator dan Penanggungjawab Aksi SigabPAN Yogyakarta menyatakan posisi Amien Rais dalam kasus Ratna Sarumpaet (RS) bersama Prabowo adalah korban atas kebohongan RS. “Atas kejadian tersebut Prabowo dan kawan kawan termasuk Amien Rais telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Beliau tidak ada niat untuk menyebarluaskan berita bohong karena peristiwanya (konferensi pers) yang dilakukan Prabowo dan kawan-kawan sebelum ada pengakuan kebohongan dari RS,” ujarnya di Polda DIY di sela-sela aksi damai.
Dengan demikian, menurut Imam tidak ada alasan Amien Rais dipanggil sebagai saksi karena terlalu banyak kasus di mana seseorang dibohongi orang lain. “Jika apa yang dilakukan Amien Rais dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum dengan tuduhan menyebarluaskan berita bohong (HOAX) maka sudah banyak peristiwa sebelumnya yang juga merupakan kebohongan,” ujarnya.
Imam pun menyebut di antaranya peristiwa yang menimpa Mahfud MD, yang disampaikan ke masvarakat bahkan oleh beliau (Presiden Joko Widodo-red) sendiri, bahwa akan dijadwalkan sebagai calon wakil presiden Jokowibpada pemilu 2019, tapi ternyata batal saat pernyataan resminya karena justru yang dipilih orang lain, yakni KH Ma'ruf Amien.
Imam juga mempersoalkan peristiwa pengangkatan Alcandra sebagai Menteri ESDM yang ternyata Alcandra masih tercatat sebagai warga Negara Amerika Serikat. “Bagaimana mungkin lembaga kepresidenan kecolongan atas peristiwa penting tersebut. Dan itu merupakan bentuk kebohongan atau presiden Jokowi mendapat informasi yang bohong tidak akurat.
Atas peristiwa tersebut Istana juga tidak meminta maaf kepada masyarakat,” ujarnya.
“Kasus anak milenial yang bernama AFI NIHAYA yang dianggap berprestasi dan mewakili pandangan plural, kebhinekaan dan oleh karenanya diundang ke Istana negara bertemu Presiden. Namun belakangan diketahui bahwa AFI Nihaya tak lebih dari seorang PLAG|AT karena yang dianggap karyanya ternyata merupakan karya orang lain, Istana pun tidak meminta maaf kepada publik,” imbuhnya.
Imam mengungkit lagi janji-janji Presiden Jokowi selama masa kampanye pilpres 2014, misalnya bay back Indosat, penyediaan 10 juta lapangan kerja, stop import bahan pangan, tidak akan menambah hutang, menciptakan mobil nasional (esemka), pertumbuhan ekonomi 7%, nilai tukar rupiah di angka 10 ribu rupiah, dan masih banyak lagi yang hingga kini belum direalisasikan, belum bisa ditunaikan janji-janji kampanye tersebut.
Terkait hari ini, Rabu tanggal 10 Oktober 2018, Amien Rais berencana memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Imam mewakili simpatisan dan keluarga besar PAN Yogyakarta meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak obyektif, transparan dan tidak menjadikan kasus pemanggilan Amien Rais sebagai kasus politik. “Kami minta pihak kepolisian untuk menjelaskan kepada publik mengapa pada kasus RS, Amien Rais didahulukan mendapatkan pemanggilan sebagai saksi. Kami menolak keras upaya kriminalisasi Bapak Reformasi Indonesia, Bapak Prof Dr HM Amien Rais, MA dalam kasus RS ini,” tegasnya. (jat)