Bernas.id -Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta menargetkan penyusunan kurikulum Kampung Ramah Anak (KRA) dapat diselesaikan pada 2018. Ini sebagai acuan pengembangan dan pemenuhan fungsi KRA.
“Penyusunan kurikulum masih terus berproses. Kami mengikuti arahan dari Bagian Hukum terkait penyusunan kurikulum ini, kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat,” Sabtu (21/7).
Menurut Octo, konsep awal penyusunan kurikulum untuk KRA adalah dalam bentuk lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta.
Namun, setelah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kota Yogyakarta diarahkan agar materi kurikulum dapat dibuat dalam bentuk pasal per pasal sesuai legal drafting peraturan walikota.
“Tujuannya agar kurikulum yang disusun tersebut lebih kuat dari aspek legal formal.
Kami menargetkan dapat diselesaikan pada 2018,” ujarnya.
Sejumlah materi yang akan diatur dalam kurikulum untuk KRA diantaranya, terkait pemahaman tentang hak anak, tata cara pembentukan KRA, pihak yang terlibat di KRA, indikator KRA, hingga pembinaan dan pengembangannya.
Setelah kurikulum tersebut selesai disusun, tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta adalah pengembangan KRA yang semula berbasis rukun warga menjadi berbasis kampung.
“Kami akan sesuaikan dengan revisi peraturan walikota terkait jumlah kampung di Kota Yogyakarta,” ujar Octo.
Hingga saat ini, di Kota Yogyakarta terdapat 170 KRA yang berbasis rukun warga (RW). Namun, belum semua KRA yang terbentuk tersebut bisa berkembang baik.
Dijadwalkan, pada akhir Juli 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta memilih enam KRA terbaik yang diharapkan dapat memacu KRA lain untuk bisa mengembangkan diri. (Den)

