Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

BPBD DIY Anggap Kekeringan di Gunungkidul Belum Darurat

Oleh: Redaksi Bernas•11 Juli 2018
BPBD DIY Anggap Kekeringan di Gunungkidul Belum Darurat
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Bpbd diy anggap kekeringan di gunungkidul belum darurat..."

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Juli 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Bernas.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menganggap bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul saat ini belum kategori darurat. Bencana itu masih bisa ditangani pemerintah kabupaten setempat.

“Kekeringan ini belum emergency, masih mampu ditangani pemerintah kabupaten setempat,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Heru Suroso, Kamis (12/7/2028) di Jogja.

Dirinya mengatakan, kekeringan di Gunung Kidul terjadi di lima kecamatan Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, dan Girisubo. Lima kecamatan itu setiap tahun selalu terjadi bencana yang sama.

 “Rata-rata sudah langganan terjadi kekeringan, sudah bisa tertangani dengan baik,” ujar dia.

Heeu meneruskan, kebutuhan dropping air bersih sudah dilaksanakan Pemkab Gunung Kidul melalui BPBD Gunung Kidul.

Hingga saat ini, sejumlah tangki air yang disalurkan ke sejumlah kecamatan itu juga masih memadai kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan begitu, menurutnya Pemda DIY belum perlu menggelontorkan dana tanggap darurat untuk membantu penanganan bancana kekeringan di Gunung Kidul. 

“Hingga saat ini provinsi hanya berkoordinasi saja,” sambungnya.

Selain di Gunung Kidul, menurutnya bencana kekeringan selama musim kemarau ini juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Kulon Progo yang tersebar di Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Nanggulan serta Kokap.

Walau demikian, Heru berpendapat, kondisi kekeringan di kabupaten itu juga belum masuk kategori darurat sehingga belum membutuhkan bantuan dari Pemda DIY. 

“Namun di BPBD DIY dan Dinas Sosial DIY (anggaran penanggulangan bencana) sudah direncanakan setiap tahun,” tandasnya. (Den)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram