SLEMAN, BERNAS.id – Bernas.id ? Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sleman dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2018. Rapat yang dipimpin Haris Sugiharta, Ketua DPRD Sleman menuai beberapa sorotan dari Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sleman, Ruang Aula DPRD, Senin 2 Juli 2018.
Rapat bahasan diawali dengan pemaparan draf KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2018.
Haris Sutarta sebagai pemimpin rapat pun mengingatkan bahwa draf KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2018 belum final sehingga perlu dicermati kembali oleh DPRD Kabupaten Sleman.
?Memohon kepada badan anggaran untuk mencermati dan ini belum final.
Artinya, kami masih melihat sejauh mana paparan dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang selanjutnya akan kami bahas di komisi-komisi biar sinkron antara komisi-komisi yang sudah rapat dengan OPD-OPDnya,?
kata Haris.
Yani Fathurahman, SPdI, anggota Banggar DPRD Sleman ingin mengetahui blue print dari pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman karena ada indikasi belum merata. ?Saat ini, mungkin perlu juga kita ketahui blue print untuk pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman, apakah sudah baik atau belum. Di beberapa tempat, di dalam reses maupun ketika public hearing, kita mendapatkan masukan, beberapa tempat itu memiliki, gedung sudah ada, perpustakaan juga sudah, tetapi belum merata.
Di beberapa tempat ada pembangunan fasilitas yang belum merata,? katanya.
Diakui Yani, dari sisi isi sekolah, pemerintah memang sudah berupaya mengimplementasikan dengan penambahan fasilitas dan sebagainya. ?Namun, dari keamanan, SDM masih sangat kurang. Di Cangkringan, beberapa tempat, sempat terjadi pencurian setelah diberi bantuan, kemudian hilang, belum sempat dipakai. Saya kira ini perlu kita pikirkan, penambahan SDM untuk keamanan sekolah agar upaya kita melengkapi fasilitas itu tidak muspro,? ucapnya.
Untuk bidang kesehatan, di tahun 2017, Yani juga menyoroti tentang pengadaan tanah untuk RSUD Prambanan dan Puskesmas Cangkringan. ?Nah, kita pengen tahu juga blue printnya.
Bagaimana pengadaan tanah di Prambanan itu progresnya. Di Cangkringan, bagaimana?
Karena kemarin sempat dalam paripurna ditanyakan, Cangkringan akan dinaikan status puskesmas itu dan ternyata jawabannya di wilayah KRB (Kawasan Rawan Bencana-red), padahal di belakang puskesmas, katanya sudah dibeli tanahnya.
Untuk apa, kalau tidak untuk dinaikkan status puskesmasnya?? tuturnya. (Jat)