JAKARTA, Bernas.id – Reforma agraria yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo bila dilaksanakan tanpa didasari pemahaman yang baik dianggap berpotensi menjadi jebakan menuju kapitalisasi tanah.
“Boleh jadi langkah bagi-bagi sertifikat tanah ini merupakan salah satu tahap pelaksanaan Reforma Agraria, tetapi bila filosofi reforma agraria tidak dipahami maka dapat menjadi jebakan menuju kapitalisasi tanah,” terang Direktur Inagri Syahroni di Jakarta, Rabu (28/3/18).
Syahroni menjelaskan melalui program penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat maka ada potensi bagi pemodal besar untuk membeli tanah dari petani dan melakukan pemindahan hak kepemilikan secara legal dengan lebih mudah. Ia mencontohkan fenomena yang pernah dilakukan Bank Dunia pada 1994 melalui program Land Administration Project (LAP).
“Pada akhirnya tanah dan lahan pun banyak dimiliki oleh para pemodal besar,” katanya.
Oleh karenanya, Syahroni menekankan reforma agraria harus memenuhi prasyarat formal maupun material agar pelaksanaannya dapat dinikmati untuk kemakmuran rakyat. Ia menyarankan supaya petani sebagai subyek dan obyek berupa lahan yang diberikan harus “clean” dan “clear”.
“Kedua, memastikan lahan yang diberikan berdaya guna melalui skema pembiayaan yang sederhana dan penerapan teknologi tepat guna,” jelasnya.
Perlu juga mendorong terbangunnya unit-unit usaha produksi di atas lahan tersebut dalam bentuk koperasi produksi pertanian dan membangun hubungan petani dan tanah yang bersifat magis dan religius, bukan tanah sebagai komoditas.
Meski ia juga menyadari program reforma agraria memang tidak terelakkan dan harus dilakukan.

