Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Moeldoko Siap Menghadap Amien Rais Jelaskan Program Pembagian Sertifikat Tanah

Oleh: Redaksi Bernas•22 Maret 2018
Moeldoko Siap Menghadap Amien Rais Jelaskan Program Pembagian Sertifikat Tanah
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko siap menjelaskan tentang program pemberian sertifikat tanah yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo..."

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Maret 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko siap menjelaskan tentang program pemberian sertifikat tanah yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Amien Rais. Hal ini sekaligus untuk mengklarifikasi tudingan Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan pembohongan.

“Jadi saya pikir, Pak Amien Rais, sebagai senior saya. Mungkin kalau diperlukan saya harus menghadap, saya akan menghadap Beliau, saya akan jelaskan, ini lho Pak yang sesungguhnya,” terang Moeldoko di kantornya, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3/18). 

Menurutnya, ada tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria.

Pertama, adalah redistribusi berbagai lahan yang menganggur atau belum dimanfaatkan. Moeldoko mengatakan langkah tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah.

Baca Juga Komentar SBY ke Luhut Terkait Ancaman Buka Dosa Amien Rais

Kedua adalah legalisasi lahan milik masyarakat. Moeldoko berujar pada pemerintahan sebelumnya memang sudah ada program pembagian sertifikat bagi masyarakat.

Akan tetapi, jumlahnya masih minim, yaitu sebesar 500 ribu sertifikat per tahun.

Padahal, masih ada 180 juta bidang tanah di Indonesia yang perlu disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Bisa dibayangkan kalau hanya 500 ribu sertifikat dalam program 1 tahun, maka kita memerlukan berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu akan sangat lama sekali,” imbuhnya.

Ia mengakui pemerintah terus menggenjot sertifikasi tanah bagi rakyat.

Dikatakan Moeldoko, pemerintah sadar betul bahwa masalah tanah di Indonesia dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram