Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Amien Rais Kritik Program Bagi Sertifikat Jokowi Pengibulan, Ini Komentar ATR/BPN

Oleh: Redaksi Bernas•18 Maret 2018
Amien Rais Kritik Program Bagi Sertifikat Jokowi Pengibulan, Ini Komentar ATR/BPN
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA Bernas id Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang..."

🗓️ Dipublikasikan pada 18 Maret 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat suatu kebohongan alias 'pengibulan'. Kabag Humas ATR Harison Mocodompit menyampaikan pembagian sertifikat tepat sasaran ke masyarakat.

“Sertifikat tanah objek dan subjek, tentu saja tepat sasaran. Tidak mungkin bekerja tanpa konsep,” kata Harison, Minggu (18/3/18).

Harison menyampaikan pihaknya selalu bekerja kerja untuk menjalankan perintah Presiden Jokowi terutama, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang harus selesai untuk tahun 2026.

“Tidak kalah penting tahun 2018 pendaftaran PTSL kita berharap menyisir mulai pendaftaran 2026 bidang tanah jadi kerja extraordinary, kerja keras,” jelasnya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya sedang menargetkan untuk menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah tahun 2018.

Pihak ATR/BPN, lanjutnya, selalu bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan harus melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Baca Juga Kejar Target, Jokowi Bagikan 15 Ribu Sertifikat Tanah di Bogor

Sebelumnya, Amien Rais mengkritik Presiden Jokowi. Menurutnya, program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting? di Hotel Savoy Homman, Bandung, Minggu (18/3/18). 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram