Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Hizbut Tahrir Bertentangan dengan Paham Demokrasi

Oleh: Redaksi Bernas•14 Maret 2018
Hizbut Tahrir Bertentangan dengan Paham Demokrasi
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Hizbut tahrir bertentangan dengan paham demokrasi..."

🗓️ Dipublikasikan pada 14 Maret 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id – Ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama KH Ahmad Ishomuddin menyatakan bahwa organisasi Hizbut Tahrir internasional menentang paham-paham demokrasi, karena peraturan perundang-undangan dalam paham demokrasi dibuat atau dirumuskan oleh manusia.

“Menurut Hizbut Tahrir, dalam negara Daulah Islamiyah tidak boleh ada paham selain bersumber dari akidah Islamiyah. Negara tidak diperkenankan mengadopsi paham demokrasi karena tidak bersumber dari sumber akidah Islamiyah, dan paham demokrasi dianggap kafir karena pokok penyusunan perundang-undangan dalam demokrasi disusun oleh manusia, bukan oleh Allah,” kata Ishomuddin dilansir dari Antara saat hadir sebagai ahli agama dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (15/3).

Pernyataan Ishomuddin itu menyitir dari buku berjudul Hizbut Tahrir terbitan Lebanon. Menurut buku-buku yang dibaca Ishomuddin, Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari organisasi Hizbut Tahrir internasional di mana Hizbut Tahrir internasional merupakan sebuah partai pembebasan yang bermaksud membangun kembali Daulah Islamiyah.

Ishomuddin, selaku ahli agama yang dihadirkan pihak Pemerintah selaku Tergugat, menekankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah konsensus kebangsaan, yang merupakan sebuah kesepakatan final.

Ishomuddin juga menegaskan NKRI sah dalam hukum Islam karena dalam NRKI umat Islam bebas beribadah dan berdakwah mengenai ajaran agama Islam.

Dia mengatakan, mengupayakan terbentuknya sistem negara khilafah meski dibungkus oleh kegiatan dakwah layaknya yang dilakukan HTI, merupakan bentuk pengkhianatan nyata bagi konsensus nasional.

Dan hal tersebut hanya dapat dicegah dengan membubarkan HTI lebih dulu.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram